By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Damar BantenDamar BantenDamar Banten
  • Beranda
  • Utama Damar Banten
  • Seputar Banten
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Wisata-Budaya
  • Olahraga
  • opini
  • Figur
  • Video
Reading: Demokrasi Di Dominasi Pebisnis
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Damar BantenDamar Banten
  • Beranda
  • Utama
  • Seputar Banten
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Wisata-Budaya
  • Olahraga
  • opini
  • Figur
  • Seputar Banten
  • Komunitas
  • Utama
  • Ekonomi – Bisnis
  • Wisata dan Budaya
  • Olah Raga
  • Figur
  • Sorotan
  • Contact
  • Blog
  • Complaint
  • Advertise
  • Advertise
© 2025 Damar Banten.
Polhukam

Demokrasi Di Dominasi Pebisnis

Last updated: Maret 23, 2021 11:46 am
4 tahun ago
Share
2 Min Read
SHARE

Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Maskun Kurniawan, SH., MH mengatakan, demokrasi di Indonesia dinikmati segelintir kelompok, dan didominasi kalangan pebisnis. Terdata, sekitar 55 persen anggota parlemen berasal dari kalangan pebisnis.

“Jadi tidak heran jika segala regulasi aturan yang dibuat selalu ditolak oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat” ujarnya, dalam dialog politik bertajuk Demokrasi dan Ancaman Oligarki yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Senin (22/03/2021).

Senada itu, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Dr. Elly Nurlia, S.IP, M.SI menegaskan, kondisi tak kondusif itu masih diperparah oleh partai-partai politik yang tidak memperhatikan kualitas orang-orang yang dicalonkan dan ditempatkan  di bangku kekuasaan.

“Yang penting banyak uang dan diyakinkan menang, itu yang akan dicalonkan, dan  tidak perlu melewati tahapan kaderisasi. Mereka yang memiliki uang bisa loncat ke partai mana saja” katanya, penuh keprihatinan.

Merusak Demokrasi


Pada kesempatan sama, Ketua BEM FHS, Muhamad Abdullah menambahkan, laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkap: 1 persen  orang terkaya di Indonesia menguasai aset Nasional sebesar 50 persen. Hal itu dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia. Sedangkan, di sisi lain,  22 juta Warga Negara Indonesia (Tahun 2019)  kesulitan mengakses kebutuhan pangan. Nah, dari situ, tampak jelas betapa dalamnya jurang ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, jelasnya, tak heran jika sampai saat ini demokrasi di Indonesia masih berada dibawah kendali oligarki.

“Hanya dengan kekuasaan, kekuatan oligarki sangat mudah membuat kebijakan hukum yang seolah-olah untuk kepentingan rakyat 99%, tapi kenyataannya hanya untuk memperkuat kekuasaan kelompok orang 1% demi mempertahankan kekayaan mereka,” tandasnya.

Dengan cara itu, imbuhnya,  mereka  bisa dengan mudah melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk mengakumulasi  keuntungan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Penulis: Yusuf Haetami

You Might Also Like

Gaji Hakim Naik 280 Persen
Tingkatkan Kerjasama, Prabowo Bertandang ke Thailand
Napak Reformasi’98: Mengenang Tragedi dan Menguatkan Komitmen HAM
Terima Bintang Kenegaraan Brunei, Prabowo Dijemput Putera Mahkota
Gerindra Banten Gelar Pertemuan Bakal Calon Kepala Daerah Se-Banten
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Find Us on Socials

Berita Terkait

Komnas Perempuan: Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Mengalami Kekerasan Seksual

12 bulan ago

Pembredelan Media Massa Oleh Pemerintahan Orde Baru Tahun 1994: Sebuah Tinjauan Historis

12 bulan ago

Andra Soni : Anak Petani Hingga Ketua DPRD Provinsi Banten

1 tahun ago

Perang Enam Hari: Konflik Singkat Yang Mengubah Peta Timur Tengah

1 tahun ago

Damar BantenDamar Banten
© 2025 Damar Banten | PT. MEDIA DAMAR BANTEN Jalan Jakarta KM 5, Lingkungan Parung No. 7B Kota Serang Provinsi Banten
  • Iklan
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?