Damar Banten – Peringatan HUT ke-19 Kota Serang menjadi momentum bagi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Serang untuk menagih realisasi janji politik pemerintah daerah. Hal itu disuarakan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Serang, Senin (10/08/2026).
Mengangkat tema “Tunaikan dan Realisasikan Janji Politik, Hentikan Kebodohan Publik”, mahasiswa meminta pemerintah tidak menjadikan hari jadi Kota Serang sebatas seremoni, tetapi sebagai momentum mengevaluasi capaian pembangunan selama 19 tahun.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Surya Hadil Umami, mengatakan sejumlah program yang menjadi bagian dari janji politik pemerintah masih perlu dipertanyakan realisasinya.
“Kami dari HMI MPO Cabang Serang, mengangkat tema besar, tunaikan dan realisasikan janji politik, hentikan kebodohan publik. Dalam rangka HUT Kota Serang, kami ingin merefleksikan 19 tahun perjalanan Kota Serang, bukan hanya dijadikan pestapora atau seremonial belaka. Pemerintah juga harus memenuhi janji politiknya,” ujarnya.
Soroti Serang Preneur dan Serang Cerdas
Dari 13 janji politik yang menjadi perhatian, HMI MPO menyoroti sejumlah program seperti Serang Makmur, Serang Cerdas, Serang Preneur, dan Serang Digital.
Mahasiswa mempertanyakan pelaksanaan program Serang Preneur, khususnya target satu keluarga satu pengusaha. Mereka juga menyoroti program Serang Cerdas terkait akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Janji politik banyak, tetapi yang kami soroti dari 13 janji politik di antaranya Serang Makmur, Serang Cerdas, Serang Preneur, dan lain sebagainya,” katanya.
Surya menyebut pihaknya belum menemukan data yang menunjukkan sejumlah program tersebut telah berjalan secara optimal. Kritik itu, kata dia, disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
“Serang Preneur ada sebuah program yang belum berjalan, yaitu satu keluarga satu pengusaha. Kemudian Serang Cerdas, satu beasiswa untuk perguruan tinggi di setiap kelurahan, yang seharusnya satu kelurahan satu sarjana dan di setiap kecamatan. Tetapi kami belum menemukan data yang menunjukkan program tersebut berjalan secara optimal,” ujar Surya.
HMI MPO menggunakan LKPJ Kota Serang 2025 dan RPJMD Kota Serang 2025-2029 sebagai bahan analisis untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program.
“Data yang kami gunakan adalah LKPJ tahun 2025 dan RPJMD tahun Kota Serang 2025-2029. Tetapi kami belum melihat program tersebut berjalan dengan optimal. Kami juga melihat dari dokumen perencanaan pemerintah daerah, masih ada program yang belum diimplementasikan sesuai dengan apa yang direncanakan,” katanya.
Raperda Kepariwisataan Ikut Dikritisi
Selain janji politik, mahasiswa turut menyoroti Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK). HMI MPO meminta sejumlah ketentuan dalam rancangan regulasi tersebut dikaji kembali sebelum ditetapkan.
“Untuk Raperda penyelenggaraan usaha kepariwisataan, kami melihat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi karena berpotensi bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat,” ujarnya.
HMI MPO menilai momentum HUT ke-19 Kota Serang harus menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah. Mereka mendorong setiap program yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan janji politik benar-benar memiliki ukuran capaian serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penulis : Mardiah
