Cilegon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan langkah-langkah strategis dalam menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten di bulan Februari tahun 2023, mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten ini sebanyak 486,35 ribu orang atau 7,97 persen.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi menyampaikan, pergeseran zaman menyebabkan kebutuhan manusia terus meningkat.
“Sehingga dalam memenuhi kebutuhan itu kita harus mempersiapkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman,” ungkap Septo Kalnadi kepada wartawan di Kota Cilegon, Rabu, 31/05/2023.
Berdasarkan hal tersebut, Septo menyatakan berbagai upaya yang telah dan akan terus dilakukan Pemprov Banten untuk menurunkan tingkat pengangguran meliputi pengembangan UMKM/Ekonomi Kreatif, Pelatihan berbasis masyarakat, dan peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
“Melalui ekonomi produktif ini minimal warga mencari penghidupan sendiri. Karena kalau mengandalkan ketenagakerjaan di zaman sekarang ini bisa ditebak banyak sekali saingannya,” ungkapnya.
Selain itu, langkah-langkah dalam penurunan pengangguran juga dilakukan melalui pelatihan berbasis masyarakat yang saat ini sedang dan akan terus dilakukan.
“Nah kita juga ada pelatihan bagi masyarakat seperti pelatihan make up, pelatihan barista, pelatihan konten kreator dan sablon yang kini sudah diterapkan di beberapa daerah di Provinsi Banten,” jelasnya.
Dengan berbagai pelatihan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang ini, Septo berharap masyarakat mampu mengembangkan keterampilan tersebut secara mandiri.
Adapun, pengoptimalan kinerja Badan Latihan Kerja (BLK) Pemprov Banten terus berjalan dan bekerja sama untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap terjun di dunia kerja terutama dunia Industri.
“Alhamdulillah Badan Latihan Kerja (BLK) yang ada di Serpong ini terus melakukan latihan kerja yang kita terus tekankan mereka kedepannya memiliki keterampilan dalam dunia industri seperti otomotif mesin ringan, las dan lain sebagainya,” ungkapnya.
“Kedepannya kita akan berikan sertifikat BLK dan BNSP sebagai bukti mereka memiliki nilai tambah sebagai bekal dasar yang dapat dikembangkan di tempat kerja,” lanjutnya.
Septo juga menyatakan, pelatihan yang dilaksanakan di BLKI Provinsi Banten ini bekerjasama dengan beberapa industri dan perusahaan yang memberlakukan program pemagangan.
“Kolaborasi seperti itu sangat kita butuhkan dan dianggap mampu melengkapi langkah-langkah kita dalam menurunkan angka pengangguran ini,” jelasnya.
Septo juga mengungkapkan, kolaborasi dalam penurunan angka pengangguran juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus melakukan upaya pengurangan angka pengangguran sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
“Yang perlu kita perkuat yakni kerjasama Pemerintah Pusat, Daerah dan rekan-rekan media yang mampu memberikan informasi perihal bagaimana meningkatkan keterampilan yang bisa menurunkan angka pengangguran sesuai kebutuhan daerahnya sendiri,” pungkasnya.
Penulis : Hamidah
