Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) merupakan forum untuk menggali aspirasi dan melakukan penyelarasan visi misi gubernur, 17 program prioritas, dan delapan proses hasil cepat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Merupakan tahapan dalam proses penetapan RPJMD.
Hal itu diungkap Andra Soni saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (18/3/2025).
“Hari ini tahapan penetapan RPJMD. Sebagai Gubernur saya berharap penyusunan RPJMD kabupaten/ kota berjalan dengan baik,” ungkapnya..
Dikatakan, pembangunan daerah merupakan daerah bagian dari pembangunan nasional. Sehingga perlu dilakukan penyelarasan antara visi misi kepala daerah, program prioritas daerah, dan Asta Cita.
“Bagaimana perangkat daerah bersama masyarakat terarah dan punya parameter untuk apa yang akan dicapai . Perlu kerjasama seluruh stakeholder untuk saran dan gagasan,” ungkap Andra Soni.
Dirinya juga berharap para peserta untuk memanfaatkan agenda itu untuk menghasilkan RPJMD yan baik. “Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,” ucapnya.
Ditegaskan, program-program pembangunan yang dilaksanakan adalah program-program yang bermanfaat. Menurutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 memungkinkan untuk melakukan efisiensi terhadap hal yang terus berulang.
Andra Soni menjelaskan, efisiensi di antaranya untuk dialihkan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) serta untuk Program Sekolah Gratis SMA, SMK, Aliyah Negeri dan Swasta kelas 10 dan 11 pada tahun ajaran baru nanti.
“Mohon dukungannya untuk kolaborasi dalam rangka menuju Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,” pungkasnya.
Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani mengatakan forum itu merupakan agenda rancangan awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2030. Untuk menggali aspirasi berupa saran dan masukan. Menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pokok pikiran DPRD Provinsi Banten serta Bupati / Wali Kota atau yang mewakili se-Provinsi Banten.
‘Diikuti oleh 250 secara offline dan online,” ungkapnya.
Ditambahkan, forum itu merupakan komitmen pemerintah daerah yang responsif pada permasalahan. “Mari berikan saran dan masukan yang konstruktif agar RPJMD mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kami mohon partisipasi aktif bapak/ ibu,” pungkas Mahdani.
