Damar Banten – Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang dan mengoptimalkan kebijakan yang ada saat agar dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, usai Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa, pekan ini.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit fiskal sesuai ketentuan undang-undang, yakni maksimal di level 3 persen. “Kita akan mengikuti undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya. Keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kita ikuti undang-undang yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan otomatis memicu inflasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen masih dalam batas aman.
“Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi. Tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain, kapasitas ekonominya untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa,” ucapnya.
Terkait stimulus tambahan, ia menyebut pemerintah sedang menyiapkan percepatan implementasi program yang ada agar mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. “Kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan,” tegasnya.
Selain itu, Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengungkapkan telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan yang ditempuh tidak mengganggu likuiditas sistem perbankan.
Lapangan Kerja
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah dan dampaknya dalam pembukaan lapangan kerja baru.
“Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal 5 tenaga kerja baru,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, lanjut Seskab Teddy, program di bidang pertanian juga turut menyumbang lapangan kerja baru. “Program Kementerian Pertanian untuk melakukan replanting atau penanaman baru di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare, akan mampu membuka lapangan kerja sebanyak 1,6 juta orang selama 2 tahun mendatang.”
Seskab Teddy juga merinci program lainnya. “Tahun ini, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan mencapai 100 desa, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang. Ke depannya, Presiden memberikan target pembangunan sebanyak 4 ribu titik KNMP, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 200 ribu orang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Teddy mengemukakan lapangan pekerjaan yang tercipta dari program di bidang kelautan dan perikanan. Program Revitalisasi Tambak Pantura (seluas 20 ribu hektare) bisa mencapai lebih dari 132 ribu orang. Program modernisasi 1.000 kapal nelayan bakal mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak hampir 600 ribu orang. Selain itu, masih ada beberapa program lainnya yang juga diharapkan menyerap tenaga kerja. (**)
Penulis: Adi
Sumber: BPMI Setpres)
