Damar Banten – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender menggelar Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan (Munas Perempuan) 2024.
Munas Perempuan tahun 2024 ini diselenggarakan atas kolaborasi dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mitra INKLUSI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Kementerian PPN/Bappenas.
Munas yang digelar secara daring pada 26-27 Maret ini diikuti oleh sekitar 4.000 perempuan dari berbagai daerah di Indonesia yang sebagian besar adalah perwakilan perempuan dari organisasi perempuan akar rumput dan kelompok-kelompok perempuan marginal.
“Mereka adalah nelayan, petani, pelaku UMKM, buruh, pekerja migran, penyintas kekerasan berbasis gender, kepala keluarga perempuan berbasis gender, kepala keluarga perempuan, serta organisasi perempuan pesisir Indonesia” kata Ketua Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan, Misiyah di Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Misiyah mengatakan munas 2024 ini merupakan kelanjutan dari upaya kolaboratif yang dimulai pada tahun 2023 untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
“Hasil rumusan masukan akar rumput di Munas Perempuan 2023 lalu telah diintegrasikan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,”
Misiyah menuturkan bahwa tujuan utama dari Munas ini adalah untuk mewadahi partisipasi aktif dan bermakna bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, dan merumuskan isu-isu dan menganalisis usulannya untuk di advokasi bagi penguatan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di pemerintah daerah wilayah terpilih.
“Munas ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi serta menggalang dukungan publik untuk 9 agenda perempuan,” tuturnya.
9 agenda utama yang akan dibahas pada Munas Perempuan 2024 yaitu, Kemiskinan Perempuan (Perlindungan Sosial), Perempuan Pekerja (Pekerja Migran Indonesia), Pekerja Rumah Tangga (Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kerja Layak, Pekerja dengan Disabilitas), Penghapusan Perkawinan Anak; Ekonomi Perempuan Berperspektif Gender, Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan), Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan), Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat), Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Penulis : Hamidah
