Damar Banten – Pemerintah memperkirakan 65 Sekolah Rakyat dapat diselesaikan pada Juli 2025. Pengerjaannya sudah dimulai sejak seminggu lalu.
Demikian dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Dody juga memastikan penanganan infrastruktur untuk Sekolah Rakyat tahap I sudah mulai dilaksanakan. Penanganan tahap I meliputi 100 sekolah yang ditargetkan selesai tahun 2025. Turut hadir mendampingi Menteri Dody, yaitu Direktur Jenderal Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica dan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah.
“Untuk 35 sekolah itu targetnya selesai September 2025, tapi akan kami usahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus,” kata Menteri Dody, seperti dilansir lama pu.go.id.
Dikemukakannya, 65 sekolah yang sudah mulai ditangani tersebut, yaitu 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, 3 sekolah di Kalimantan, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua. Sedangkan untuk 35 sekolah lainnya Kementerian PU masih melakukan survey ke lokasi usulan.
Menteri Dody menjelaskan, penanganan Sekolah Rakyat tahap I ini merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting hingga penyediaan meubelair. Sementara, penanganan tahap II yang ditargetkan selesai tahun 2026 berupa pekerjaan pembangunan bangunan sekolah baru.
“Kita sudah memverifikasi 219 lokasi usulan tahap II, dimana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertipikat lahan belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan. Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kemendagri atau Kemensos untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” ujarnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU yang telah bergerak cepat dalam penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat ini sehingga bisa berjalan lancar sesuai rencana.
Diharapkannya, Kementerian PU dapat memaksimalkan penyelesaian tahap I agar dapat tepat waktu atau bahkan lebih cepat lagi, supaya pembangunan tahap II bisa dimulai dan diselesaikan lebih cepat juga agar bisa digunakan untuk tahun ajaran 2026.
Penulis: Lucy T
