Damar Banten – Jakarta mengawali tahun 2026 dengan catatan kelam. Belum genap dua minggu berjalan, kualitas udara di ibu kota telah berkali-kali menempati peringkat teratas sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia. Data dari berbagai stasiun pemantau menunjukkan konsentrasi PM2.5 yang berada jauh di atas ambang batas aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bagi warga Jakarta, langit kelabu bukan lagi tanda akan turun hujan, melainkan selimut polutan yang siap mengancam paru-paru.
Eksternalitas Negatif: Rakyat Kecil Membayar Biaya Industri
Dalam perspektif ekonomi-politik, polusi udara yang akut ini adalah bentuk nyata dari eksternalitas negatif. Sektor industri, pembangkit listrik berbasis batubara di sekitar Jakarta, serta masifnya kendaraan pribadi terus mengejar pertumbuhan dan keuntungan ekonomi. Namun, biaya kesehatan dari dampak polusi tersebut tidak dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut, melainkan dibebankan kepada rakyat.
Jika kita melihat melalui kacamata Karl Marx, kondisi ini menunjukkan bagaimana lingkungan hidup menjadi korban dari akumulasi modal yang tak terkendali. Kelas pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah adalah pihak yang paling rentan. Sementara kelas elit dapat bekerja di gedung-gedung dengan sistem filtrasi udara canggih atau tinggal di kawasan hijau yang tertutup, para ojek online, pedagang kaki lima, dan buruh harian harus berjibaku langsung dengan udara beracun demi menyambung hidup.
Kekerasan Lingkungan dan Ketimpangan Kelas
Polusi udara di Jakarta adalah bentuk kekerasan struktural. Negara sering kali mengeluarkan kebijakan yang terlihat solutif di permukaan, seperti imbauan memakai masker atau uji emisi, namun enggan menyentuh akar permasalahan yang bersifat sistemik—seperti transisi energi yang lambat dan penataan transportasi publik yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara murah dan efisien.
Ketimpangan kelas terlihat jelas saat kebijakan “Work From Home” (WFH) hanya bisa dinikmati oleh pekerja kerah putih. Bagi kelas pekerja kasar, pilihan mereka hanya dua: menghirup racun atau tidak makan. Negara tampak gagap dalam menyeimbangkan antara ambisi menjadi “Kota Global” dengan pemenuhan hak dasar rakyat atas lingkungan hidup yang sehat. Seolah-olah, kesehatan rakyat adalah harga yang layak dibayar demi roda ekonomi yang terus berputar.
Alienasi dari Alam: Jakarta yang Tidak Lagi Manusiawi
Penduduk Jakarta kini mengalami alienasi dari alam. Kita terasing dari lingkungan sendiri; kita takut bernapas secara bebas, takut anak-anak bermain di taman, dan takut akan masa depan kesehatan jangka panjang. Kota yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk hidup justru berubah menjadi ruang yang mengancam nyawa.
Pembangunan infrastruktur yang masif seperti jalan tol di tengah kota sering kali justru memperburuk keadaan dengan menambah volume kendaraan, sementara ruang terbuka hijau (RTH) tetap minim. Jakarta sedang mengalami krisis identitas: maju secara fisik, namun mundur secara kualitas hidup.
Kesimpulan: Oksigen Bukan Komoditas
Masalah polusi udara Jakarta bukan sekadar fenomena alam atau cuaca, melainkan hasil dari pilihan kebijakan yang elitis. Udara bersih seharusnya menjadi hak dasar yang dijamin negara, bukan komoditas yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membeli pemurni udara (air purifier) mahal.
Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah radikal—seperti penutupan pembangkit listrik kotor dan penghentian ketergantungan pada kendaraan pribadi melalui transportasi publik yang revolusioner—maka Jakarta akan terus menjadi kota yang “mewah di luar, namun beracun di dalam.” Reformasi Jakarta tidak boleh hanya fokus pada beton dan aspal, tapi harus dimulai dari setiap tarikan napas rakyatnya.
PENULIS : ERIKA FEBRIYANTI
DOSEN PEMBIMBING : ANGGA ROSIDIN, S.I.P., M. A. P.
KEPALA PROGRAM STUDI : ZAKARIA HABIB AL-RA’ZIE, S.IP., M.SOS.
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS PAMULANG KAMPUS SERANG
