Damar Banten – Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Banten Andra Soni menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap keluhan masyarakat selama setahun masa jabatannya. Sikap tersebut dinilai menjadi poin plus dalam mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan publik dan merespons berbagai persoalan yang disampaikan warga,” ujar Ade Irawan, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, pendekatan tersebut mampu membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memahami kebutuhan riil warga, kebijakan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung.
Ade menilai, jajaran Pemprov Banten perlu memetakan kebijakan prioritas yang mendesak agar akselerasi pembangunan dapat berjalan efektif. Salah satu program yang diapresiasi adalah kebijakan sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta, serta rencana pemberlakuan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.
Ia menyebut program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten yang kini mencapai 77,25 dan masuk kategori tinggi. Namun, menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan kualitas sumber daya manusia.
“Program ini harus mendorong peningkatan kualitas, baik bagi siswa maupun tenaga pendidik. Guru-guru sekolah swasta perlu mendapat pelatihan, workshop, dan akses pengembangan kompetensi,” katanya.
Ade menegaskan, akses pendidikan gratis harus dibarengi dengan peningkatan mutu agar mampu meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam pencegahan korupsi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), penguatan sistem tetap harus menjadi prioritas.
“Gubernur tidak hanya harus dekat dengan masyarakat, tetapi juga mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan. Ini penting mengingat rekam jejak Banten terkait isu korupsi,” tegasnya.
Ade berharap semangat pencegahan korupsi menjadi komitmen bersama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten demi memastikan pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Penulis : Owi
