Damar Banten – Realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 masih berada pada jalur yang terkendali. Pemerintah memastikan strategi pembiayaan dilakukan secara hati-hati guna menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika pasar global.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mengatakan
“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif, yaitu untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” ujar Juda dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, pada Rabu (11/03/2026)
Realisasi Pembiayaan APBN
Hingga 28 Februari 2026, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp.164,2 triliun atau sekitar 23,5 persen dari target APBN. Jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp.185,3 triliun dan pembiayaan non-utang negatif Rp.21,1 triliun.
Minat Investor SBN Tetap Kuat
Pembiayaan utang masih didominasi dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang menunjukkan minat investor tetap kuat. Hal itu terlihat dari bid to cover ratio Surat Utang Negara (SUN) yang berada di atas dua kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali.
“Ini juga menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian,” jelas Juda.
Minat investor asing terhadap SBN juga masih solid, dengan bid to cover ratio SUN sebesar 2,4 kali dan SBSN 2,8 kali. Pemerintah juga menerbitkan obligasi global pada Februari lalu dalam dua mata uang, yakni renminbi dan euro.
Meski demikian, pasar SBN masih dipengaruhi volatilitas global. Secara year-to-date, imbal hasil SBN meningkat sekitar 55 basis poin sehingga mendorong pelebaran spread terhadap US Treasury. Per 6 Maret 2026, spread SBN tenor 10 tahun terhadap US Treasury tercatat sekitar 243 basis poin sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi pasar global.
“Posisi spread Indonesia masih berada pada level yang kompetitif. Pemerintah bersama BI, OJK, dan pihak terkait akan terus memantau perkembangan tersebut untuk memastikan stabilitas pasar keuangan domestik,” pungkas Juda.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan pasar keuangan global untuk memastikan pengelolaan pembiayaan negara tetap terjaga dan stabil.
Penulis : Mardiah
(Sumber : kemenkeu.go.id)
