Damar Banten – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menerima audiensi Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di Pendopo Bupati, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut membahas aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 15 persen dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen.
Audiensi tersebut berlangsung bersamaan dengan aksi unjuk rasa ratusan buruh. Dalam pertemuan itu, Ratu Rachmatuzakiyah didampingi Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi, Sekretaris Daerah Zaldi Dhuhana, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan pihaknya telah mendengarkan aspirasi yang disampaikan para perwakilan buruh. Ia memastikan pemerintah daerah akan mengawal tuntutan tersebut, meskipun perhitungan kenaikan upah masih menunggu aturan dari pemerintah pusat.
“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Tentu akan kami kawal. Namun, karena aturan mengenai UMK dari pusat belum keluar, kami belum bisa melakukan perhitungan, baik untuk UMK maupun UMSK,” ujarnya.
Ia menilai tuntutan kenaikan upah tersebut masih relevan untuk dibahas. Nantinya, pembahasan akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai perhitungan secara menyeluruh.
Dorong Kesejahteraan Buruh
Menurut Ratu, aspirasi kenaikan upah yang disampaikan buruh didasarkan pada hasil survei independen terkait kebutuhan hidup layak (KHL). Karena terdapat perbedaan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), ia meminta Dinas Tenaga Kerja untuk mengomunikasikan hal tersebut dengan BPS agar data yang digunakan lebih akurat.
“Jadi, saya sudah sampaikan kepada Kadisnaker untuk mencoba mengomunikasikan dengan BPS, sehingga tidak ada miskomunikasi atau kesalahan data,” katanya.
Ia berharap pembahasan kenaikan upah dapat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para pekerja beserta keluarganya.
“Tentu saya berkomitmen untuk mengawal aspirasi yang disampaikan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Kabupaten Serang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saepulloh menyebut tuntutan kenaikan upah sebesar 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen merupakan hal yang wajar. Berdasarkan hasil survei yang disampaikan, kebutuhan hidup layak mencapai Rp5.177.000.
“Menurut saya, tuntutan yang kami sampaikan ini masih wajar. Hasil survei menunjukkan KHL sebesar Rp5.177.000. Karena itu, kami meminta kenaikan 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen dari UMK yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Asep menjelaskan, perhitungan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan sosial sekitar 2 persen dan kebutuhan pendidikan sebesar 1,15 persen.
Audiensi turut dihadiri Sekretaris Daerah Zaldi Dhuhana, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Daerah (Asda), serta sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Penulis: Ayu
