Damar Banten – Kapolri Suyudi AS memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang diduga melibatkan sejumlah pihak di lingkungan internal Polri. Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menegaskan bahwa kewenangan merupakan instrumen untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum. Menurutnya, kehormatan sebuah institusi penegak hukum tidak hanya diukur dari keberhasilannya mengungkap kejahatan, tetapi juga dari keberanian melakukan introspeksi dan menindak setiap dugaan pelanggaran tanpa pandang bulu.
Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan. Sebaliknya, keadilan harus ditegakkan dengan tetap menghormati hak-hak setiap orang yang diperiksa.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” demikian substansi pernyataan Kapolri dalam rapat tersebut.
Suyudi menyampaikan, Polri berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur Resmi
Kapolri menjelaskan, perkara tersebut bermula dari dugaan penyadapan yang berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Dalam perkara itu, seorang pejabat berinisial AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.
Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga menjadi target penyadapan tanpa melalui prosedur penegakan hukum yang semestinya.
Persoalan semakin berkembang ketika pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem elektronik.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke SPKT Polri pada 30 Oktober 2026. Penanganan perkara selanjutnya dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Lima Tahapan Dugaan Modus Operasi
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Kapolri, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan.
Pertama, perintah penyadapan yang diduga berasal dari seorang jenderal melalui sejumlah pihak sebelum diteruskan kepada petugas terkait.
Kedua, pemasukan nomor telepon target ke dalam sistem tanpa melalui proses verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan melalui sistem teknis yang digunakan untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan.
Keempat, hasil penyadapan dituangkan dalam bentuk transkripsi dan dilaporkan secara berjenjang kepada pihak-pihak terkait.
Kelima, penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 yang diduga dilakukan atas perintah AS dan dilaksanakan oleh tim terkait.
Diduga Ada Dua Jalur Penyadapan
Dalam pemaparannya, Kapolri juga mengungkap adanya dugaan penggunaan dua jalur dalam pelaksanaan penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
Jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP yang berlaku. Mekanismenya diawali dengan surat permohonan penyadapan yang dilengkapi laporan polisi, kemudian melalui proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang.
Sementara itu, jalur internal atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan resmi, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Instruksi penyadapan melalui jalur tersebut diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, kemudian diteruskan kepada tim teknis untuk dilaksanakan.
Kedua jalur tersebut menggunakan sarana dan perangkat teknis yang sama. Kondisi ini diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara kegiatan penyadapan resmi.
Sejumlah Pihak Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Kapolri turut memaparkan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri sejak akhir Oktober 2026.
Pada 31 Oktober 2026, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dan sejumlah ahli serta melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.
Pada 1 November 2026, perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik kemudian memeriksa pelapor dan sejumlah saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta menetapkan AS dan EHA sebagai tersangka.
Selanjutnya, pada 2 November 2026 dilakukan penahanan terhadap AS.
Pada 3 November 2026, penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan menggelar perkara untuk menetapkan seorang jenderal berinisial LSP sebagai tersangka.
Sehari kemudian, tepatnya 4 November 2026, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP. Pada hari yang sama, pemeriksaan juga dilakukan terhadap empat saksi dari pihak penyedia layanan (provider) dan vendor.
Kemudian pada 5 November 2026, Bareskrim Polri melaksanakan ekspos atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penetapan tersangka lainnya dan pemeriksaan tambahan terhadap AS.
Pada 6 November 2026, penyidik melakukan koordinasi dengan lembaga pengawasan dan pihak terkait serta melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dalam perkara tersebut.
Polri Tegaskan Penanganan Secara Profesional
Menutup pemaparannya, Suyudi menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan seluruh kewenangan institusi dijalankan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, tidak ada kewenangan yang berada di atas hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan bukti dan melalui proses hukum yang berlaku.
Polri juga memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bentuk pertanggungjawaban institusi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Penulis : Owi
