Damar Banten – Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan (BAKUMDIK) Provinsi Banten menggelar Musyawarah Perempuan Daerah untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Serang di Sarik Kuring Indah, Ciracas, Kota Serang pada Jumat, (15/03/2024).
Kegiatan diikuti oleh unsur pemerintah Kabupaten Serang yakni, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang, UPTD PPA, Dinas Sosial Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Serang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang, serta DPMD Kabupaten Serang.
Kepala DKBPPPA Kabupaten Serang, Hj. Encup Suplikah mengatakan, perempuan memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan.
“Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi karena masih kuatnya sistem sosial budaya, ekonomi, dan politik patriarki,” ujar Encup.
Encup mengungkapkan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat kemajuan perempuan Indonesia dengan pelibatan secara penuh dalam pengambilan keputusan pembangunan.
“Selama ini, proses perencanaan pembangunan sudah melibatkan perempuan, namun hanya sebagian kecil dari kelompok perempuan, dan belum mencerminkan partisipasi yang bermakna,” ujarnya.
Dirinya menyebut, berdasarkan data tahun 2023 di Kabupaten Serang terdapat 131 kasus kekerasan pada anak, baik masalah anak berhadapan dengan hukum, penelantaran anak, kekerasan fisik maupun seksual, pengasuhan, serta perilaku menyimpang.
“Kabupaten Serang juga dihadapkan pada isu-isu pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya deteksi dan intervensi dini, pendidikan, akses terhadap fasilitas umum dan transportasi serta isu-isu lainnya,” katanya.
Memperhatikan isu gender tersebut, Encup mengatakan bahwa kebijakan dan program dapat diformulasikan dan dirancang agar responsif terhadap kebutuhan dan peran perempuan.
“Pentingnya perempuan memahami arti kepemimpinan dan pengambilan keputusan merupakan kunci keberhasilan perempuan dalam mengejar ketertinggalannnya,” ujarnya.
Melalui musyawarah ini, Encup berharap dapat merumuskan isu-isu, analisis dan usulan perempuan dan kelompok marginal tentang kemiskinan, penghapusan perkawinan anak, kepemimpinan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Memperkuat kolaborasi antara pemerinta, CSO dan perempuan akar rumput dalam gerakan bersama memajukan bisang sosial budaya, ekonomi dan politik perempuan,” harapnya.
Perlu diketahui, kegiatan ini juga diikuti oleh beberapa organisasi perempuan seperti Aisyiah, Fatayat, LBH Apik, RPA, BAPER Banten, SAPAR, Sekolah Perempuan Desa Sentul, Sekolah Perempuan Desa Cisait, Pos Pengaduan Desa Sentul dan Cisait serta pemerintah desa dan leader desa piloting dan desa rintisan.
Penulis : Hamidah
