Damar Banten – Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dan dialog bersama ulama serta tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis malam (05/03/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi antara pemerintah dan para tokoh keagamaan untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global dan konflik yang berkembang di kawasan Timur Tengah.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menjelaskan langkah diplomasi Indonesia melalui keterlibatan dalam forum Board of Peace (BoP) sebagai upaya mendorong terciptanya perdamaian di kawasan.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui komunikasi dan pertimbangan panjang dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Teluk.
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Ia menambahkan, Presiden memilih strategi memperjuangkan perdamaian dari dalam forum internasional tersebut. Langkah itu tetap berlandaskan konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara.
“Kita mencoba berjuang dari dalam dan tetap berkomitmen pada tujuan terciptanya dua negara yang hidup berdampingan secara damai, yaitu Palestina dan Israel,” jelasnya.
Muhadjir juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama Indonesia dalam setiap langkah diplomasi.
“Karena itu, ke depan kita harus terus berupaya apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang kritik dari masyarakat terhadap kebijakan diplomasi yang ditempuh. Namun, ia menilai diplomasi tetap menjadi jalan terbaik untuk menekan konflik dan menciptakan perdamaian.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai kehadiran Indonesia dalam forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong deeskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Forum ini bisa menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi dan upaya perdamaian dari konflik yang sedang terjadi,” katanya.
Melalui dialog bersama para ulama dan tokoh ormas Islam tersebut, pemerintah berharap dukungan moral masyarakat dapat memperkuat langkah diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, khususnya bagi kemerdekaan Palestina.
Penulis: Mardiah
(Sumber : setkab.go.id)
