Damar Banten – Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Banten, Encop Sofia, melantik pengurus baru KPPI Kota Cilegon, diketuai Sustri Diana, di Gedung Serbaguna DPRD, Kota Cilegon, Selasa, (21/9/2021).
Acara dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Isro Mi’raj, Kepala Dinas DP3AAKB Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina, Ketua KPPI Provinsi Banten, Encop Sopia, Ketua KPP Provinsi Banten Sri Hartati, dan sejumlah pengurus KPPI dan KPP Kota Cilegon.
Pada kesempatan itu, Ketua KPPI Provinsi Banten, Encop Sopia menyampaikan empat indikator pembangunan gender yaitu kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik.
“Kita pastikan laki-laki dan perempuan memiliki keadilan yang sama,” kata Encop.
Tak Cuma Encop, Sekretaris KPPI Provinsi Banten, Mufliha juga menyemangati perempuan Banten untuk berkiprah di dunia politik. Dikatakan, Undang-undang Pemillu telah memberikan kuota 30 persen kepada calon legislatif (caleg) perempuan. Namun, dalam perjalanannya memang tidak mudah untuk memenuhi kuota tersebut.Bahkan, punggawa partai politik juga kesulitan untuk memenuhi kuota tersebut.
Lebih lanjut, Mufliha mengemukakan, ada tiga kendala utama yang dihadapi perempuan ketika ingin berkiprah di dunia politik, yaitu kemauan, kemampuan dan ijin dari suami. Namun demikian, pada khirnya bergantung pada perempuan itu sendiri.
Lalu, kendala yang paling klasik adalah masalah finansial. Karena pada umumnya, perempuan tidak mempunyai banyak uang. Namun, hal itu dapat disasasti dengan memanfaatkan jaringan dan komunikasi. Istilahnya, seperti disebutkan Ketua KPP Banten, Sri Hartati, yakni Teko muni, atau datang dan bicara.
“Kalupun ingin memberikan sesuatu bisa disiasati seefisien mungkin. Tidak banyak, tapi mengena,” ujarnya.
Dicontohkannya, bila mendatangi kelompok berjumlah besar, maka politisi perempuan tidak harus memberikan uang atau barang kepada semua yang hadir, melainkan cukup memberikan door prize untuk lima orang. “Tidak banyak, tetapi bisa menjadikan suasana hangat dan semangat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mufliha mengatakan keterwakilan perempuan di parlemen dam dua kali pemilu allam Pemilu 2019 memang mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2014. Kondisi ini harus menjadi cambuk penyemangat bagi aktivis perempuan..
Pada kesempatan sama, Ketua DPRD Kota Cilegon mengatakan, pihaknya senantiasa berupaya untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif.
“Kita berupaya bagaimana setiap dapil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan tersebut,” ucap Isro Mi’raj.
Dia berharap, perempuan Cilegon terus semangat untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan di parlemen.
Penulis:
Hamidah dan Iqbal.
