Damar Banten – Pasca serangan agresi militer Belanda yang pertama, pada Juli 1947, Sutan Akbar kemudian mendapat mandat dari Jenderal Sudirman agar menyusun kembali kekuatan di Jawa Barat. Atas dasar mandat tersebut, dibentuk lah sebuah Divisi yang dinamai Divisi Bambu Runcing (BR) di Jawa Barat, yang dipimpin langsung oleh dirinya.
Kendati demikian memakai istilah 'divisi', akan tetapi kesatuan itu tidak termasuk dari bagian kesatuan tentara reguler. Kehadiran Laskar BR adalah wujud dari sikap perjuangan non kompromis, yang memperjuangkan agar bangsa Indonesia tidak perlu memberikan konsesi apapun terhadap Belanda. Sutan Akbar menginstruksikan terhadap kawan-kawan lamanya di Jawa Barat agar terus melawan Belanda.
Akbar lalu membagi divisi Bambu Runcing pada lima brigade yang mencakup brigade di Cirebon, Priangan, Bogor, Jakarta, serta Banten. Brigade terkuat berada di Ciwaru, yang kala itu dipimpin langsung oleh Sutan Akbar. Brigade di Priangan dipimpin oleh Akhmad Astrawinata, di Bogor dipimpin oleh Waluyo dibantu dengan Muhidin Nasution, di Jakarta dipimpin oleh Wahidin Nasution, serta di Banten dijalin sebuah hubungan dengan residen Banten Akhmad Khatib.
Namun, Brigade BR di Jakarta pimpinan Wahidin Nasution selanjutnya perpindahan posisinya menuju daerah Purwakarta, serta akhirnya bergabung dengan sisa-sisa Laskar Rakyat Karawang, mereka bermarkas di Pangkalan lereng gunung Sanggabuana, Purwakarta. Tidak lama setelahnya, Syamsuddin Chan, sosok pemimpin Barisan Rakyat (BR) dari Jakarta, beserta Umar yang kemudian membelot dari Hare Majesteit`s Ongeregelde Troepen (Hamot, Laskar Sri Ratu), akhirnya bergabung. Brigade ini menjadi brigade terkuat ke dua setelah brigade di Ciwaru.
Wahidin Nasution sebagai pimpinan brigade merasa memiliki kewajiban yang berat pada perjuangan bersenjata di Jakarta, karena hal tersebut Wahidin lalu menyatukan kesatuan-kesatuan laskar di daerah tersebut pada satu federasi bernama Divisi 17 Agustus. Federasi itu terdiri atas Kesatuan BR, Hizbullah pimpinan Tabrani Idris, serta Field Preparation pimpinan Usman Sumantri, yang pasca Persetujuan Renville ditandatangani mengubah namanya menjadi Satuan Pemberontak 88 (SP88). Federasi ini juga mencakup beberapa kelompok gembong setempat, seperti kelompok gembong pimpinan Pak Macem. Pada Kesatuan SP88 terdapat beberapa kesatuan khusus yang dibentuk, seperti Samber Nyawa, Siluman, serta Garuda Putih. Semua aktivitas dari Divisi 17 Agustus berjalan sekalipun tanpa ada bantuan dari pemerintah Indonesia, bahkan mereka menolak instruksi pemerintah pusat agar meninggalkan wilayah tersebut
Pasca Persetujuan Renville serta kesatuan Siliwangi bergeser ke Yogyakarta, laskar-laskar di Jawa Barat justru tidak ikut serta pindah ke sana. Kaum gerilyawan dari Divisi 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus 1948 justru mengumumkan terbentuknya Pemerintah Republik Jawa Barat (PRJB). Divisi 17 Agustus menjadi badan ketentaraan PRJB dengan nama Divisi Gerilya 17 Agustus, dipimpin oleh Oya Sumantri yang merupakan pimpinan Masyumi setempat, sebagai ketua serta Wahidin Nasution sebagai Wakil Ketua I.
PRJB adalah pemerintahan bukan negara, yang menyatakan setia terhadap prinsip-prinsip semula berdasarkan proklamasi 1945, serta kepada Sukarno–Hatta. Akan tetapi, PRJB menolak semua subordinasi terhadap pemerintah Indonesia, terkhusus kepada Persetujuan Renville. Mereka melakukan oposisi kepada kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, namun tidak menentang legitimasi Republik Indonesia.
Pasca Yogyakarta berhasil diduduki oleh Belanda melalui agresi militer yang kedua, Divisi Siliwangi akhirnya kembali ke di Jawa Barat guna melanjutkan perang gerilya. Mereka melakukan long march pada lima gelombang, mereka berjalan menapaki punggung pegunungan di Jawa Tengah serta baru berpisah di dekat perbatasan antara Jawa Tengah serta Jawa Barat. Mereka lalu berpencar menuju ke daerah brigade yang lama.
Ketika berada di sepanjang perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan Belanda serta gerombolan Darul Islam. Pada kurun waktu dua bulan, sebagian besar dari Kesatuan Siliwangi telah berada di daerah mereka yang lama. Batalion-batalion Darsono, Lukas Kutaryo, serta Sentot Iskandardinata, masing-masing berpangkalan di Karawang, Cikampek, dan Purwakarta di bawah komando Mayor Sambas Atmadinata.
Pasukan Siliwangi kemudian segera melakukan strategi gerilya, membentuk wehkreise, komando-komando distrik, onder distrik militer, hingga menempatkan kembali administrasi sipil di bawah otoritas militer. Melalui rute yang telah dilalui oleh sebagian besar pasukan Siliwangi, bergerak sebuah rombongan kecil nonmiliter yang dipimpin oleh Khaerul Saleh. Rombongan tersebut beranggota 20 orang pengikut Tan Malaka serta anggota LRJR yang lama.
Rombongan tersebut memutuskan agar melanjutkan perjuangan di Jawa Barat, jika Belanda menyerang. Sebelum itu, mereka sebetulnya telah berusaha meminta agar Tan Malaka turut mebersamai perjuangan mereka, namun Tan memilih Jawa Timur yang baginya lebih aman. Rombongan tersebut tiba di tempat rekan-rekan lama mereka di gunung Sanggabuana, Purwakarta, pada Februari 1949.
Selanjutnya, pasca kedatangan rombongan Saleh tiba di Jawa Barat, tidak lama dari itu diadakan sebuah pertemuan antara tokoh BR beserta mereka yang baru tiba, hasil dari pertemuan itu adalah kepemimpinan BR diserahkan kepada Khaerul Saleh. Kendati demikian, sebelum kedatangan rombongannya tersebut, pada 26 dan 27 Januari 1949, diadakan konferensi PRJB, pada konferensi tersebut menghasilkan dua pendapat.
Pendapat pertama terang-terangan mendukung kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan pendapat kedua justru menolak pendapat pertama serta mendesak untuk PRJB, tetap melanjutkan perjuangan tanpa bertumpu terhadap pemerintah. Konferensi tersebut kemudian memutuskan untuk mengganti nama PRJB menjadi Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (PNKRI), sebagai bentuk kesetiaan mereka kepada pemerintah RI.
Penulis: Ilham Aulia Japra
