Damar Banten – Tahun 2023 adalah tahun perencanaan yang krusial karena berada di tahun politik, separuh jalan pelaksanaan SDGs dan juga harus menyusun RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dalam waktu yang bersamaan.
Bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, momentum ini menjadi sangat penting dan berarti untuk memastikan suara dan aspirasinya tercermin secara signifikan baik dari sisi proses maupun substansi dari proses perencanaan pembangunan.
Selama ini, proses teknokratis perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan berjenjang (Musrenbang) belum mampu menjangkau dan menghasilkan partisipasi bermakna/berkualitas dari kelompok – kelompok yang selama ini termarginalkan yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, budaya patriarki, disabilitas, hegemoni mayoritas, dan kondisi keterkucilan geografis.
Oleh karena itu, harus ada inisiatif dan inovasi untuk mendorong adanya partisipasi bermakna (meaningfull participation) dan berkualitas serta tidak meninggalkan
siapapun dalam proses perencanaan pembangunan agar partisipasi tidak hanya dimaknai kehadiran semata.
Suara dan aspirasi tidak hanya sekedar didengar namun juga tercermin dalam arah pembangunan dan implementasi kebijakan.
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2023 ini merupakan upaya konkrit yang digagas oleh 8 organisasi masyarakat sipil mitra
INKLUSI yang selama ini bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender), pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal.
Organisasi-organisasi itu adalah KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BaKTI, Aisyiyah, PEKKA, Kemitraan, SIGAB dan PKBI. Upaya ini juga bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
Ini merupakan wujud kolaboratif antara organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk perempuan dan kelompok marginal, pemerintah, dan mitra pembangunan dalam mendorong proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkesetaraan gender,
untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal.
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan ini diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 17-18 April 2023 dan menurut rencana akan dibuka dengan pidato kunci oleh Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Hotel Luwansa, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini akan diikuti secara hybrid oleh sekitar 3000 peserta yang datang dari 38 provinsi, 136 kabupaten dan 664 desa/kelurahan/nagari. Di masing-masing wilayah ini komunitas perempuan dan kelompok marginal melakukan secara offline dan terhubung secara online (melalui platform zoom di https://bit.ly/MUNASPR passcode: munaspr) dengan titik pusat kegiatan di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan.
Agenda utama Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan ini adalah membahas dan mengusulkan thema-thema kunci terkait perempuan dan kelompok marginal yaitu:
- Kemiskinan Perempuan (Isu Perlindungan Sosial)
- Kerja Layak untuk Perempuan Pekerja (Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Migran, Pekerja dengan Disabilitas) serta Masalah Perdagangan Orang
- Penghapusan Perkawinan Anak
- Ekonomi Perempuan
- Kepemimpinan Perempuan (Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan)
- Kesehatan Perempuan (Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Remaja dan Perempuan)
- Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam)
- Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Thema-thema kunci tersebut akan disampaikan dalam bentuk presentasi kerangka masalah dan testimoni dari akar rumput.
Seluruh hasil pembahasan dan penajaman thema-thema kunci tersebut akan dirumuskan dalam rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk menjadi bahan masukan
dalam perumusan akhir dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
Jakarta, 16 April 2023
Penulis : Owi Armstrong
