Damar Banten – Komunitas Mahad Kolektif, Kamis (20/03/2025), menggelar diskusi publik bertajuk “BedahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Provinsi Banten” di Mandalika Coffee, Dalung, Kota Serang.
Kegiatan yang dihadiri kalangan mahasiswa Kota Serang dan sekitarnya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan anggaran daerah.
Selaku narasumber, Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmad Rasudin mengatakan, penyusunan APBD dilaksanakan melalui dua tahap utama, yakni perencanaan dan penganggaran.
“Pada APBD ini ada dua tahap utama, yaitu proses penyusunan dan perencanaan. Setelah perencanaan, lanjut ke tahap penganggaran. Lalu setelah tahap penganggaran, dilanjutkan dengan tahap pembahasan dan persetujuan sebelum akhirnya disahkan,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Ahmad Rasudin juga mengungkapkan, APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ia menambahkan bahwa telah ditetapkan alokasi khusus dalam belanja daerah, dengan 20% untuk pendidikan, 40% untuk infrastruktur, dan 30% untuk belanja pegawai.
“Pendapatan Provinsi Banten untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp11,61 triliun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ahmad mengemukakan, APBD disusun berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran yang tersedia mencerminkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Transparansi
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Pelaksana, Ega Mahendra menekankan pentingnya evaluasi terhadap struktur dan implementasi APBD agar lebih transparan, efektif, dan efisien.
“Diskusi ini supaya kita semua bisa menganalisis dan mengevaluasi struktur serta implementasi APBD di Provinsi Banten agar lebih transparan dalam penggunaannya,” ujarnya.
Ega berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal penggunaan APBD agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan publik. (*)
Penulis : Ayu Lestari
