Damar Banten- Pembangunan daerah merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pandeglang, sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar di Provinsi Banten, seharusnya mampu menjadikan pembangunan sebagai jalan keluar dari persoalan kemiskinan dan ketertinggalan. Namun, hingga kini pembangunan di Pandeglang masih menyisakan berbagai persoalan mendasar, terutama terkait pemerataan dan keberpihakan pada masyarakat kecil.
Selama ini, pembangunan di Pandeglang cenderung berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Jalan, gedung, dan fasilitas publik memang penting, tetapi pembangunan semacam ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta lapangan kerja yang layak.
Selain itu, pembangunan ekonomi di Pandeglang belum sepenuhnya bersifat inklusif. Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat masih dikelola secara tradisional dan minim dukungan teknologi serta modal. Akibatnya, petani dan nelayan sulit meningkatkan produktivitas dan pendapatan, sementara keuntungan lebih besar justru dinikmati oleh pihak yang memiliki akses pasar dan modal lebih kuat.
Pembangunan sektor pariwisata juga perlu dikritisi. Meski pariwisata berkembang di beberapa kawasan, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Tanpa regulasi yang berpihak, pembangunan pariwisata berpotensi menciptakan ketimpangan baru, di mana masyarakat sekitar hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri.
Oleh karena itu, pembangunan di Pandeglang harus diarahkan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, serta mendorong ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif agar pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan di Pandeglang tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau jumlah proyek fisik, melainkan dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata. Tanpa perubahan orientasi pembangunan yang berpihak pada rakyat, Pandeglang berisiko terus tertinggal meski memiliki potensi yang melimpah.
Lebih jauh, Marx memandang negara sebagai instrumen yang sering kali digunakan untuk menjaga kepentingan kelas dominan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Pandeglang harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil melalui pemerataan akses pendidikan, modal usaha, dan penguasaan sumber daya ekonomi. Tanpa perubahan orientasi kebijakan, pembangunan hanya akan menghasilkan pertumbuhan tanpa keadilan.
PENULIS : SITI NURMALA SULISTIAWATI
DOSEN PEMBIMBING : ANGGA ROSIDIN, S.I.P., M. A. P.
KAPRODI : ZAKARIA HABIB AL-RA’ZIE, S.IP., M.SOS.
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS PAMULANG KAMPUS SERANG
