Damar Banten – Gubernur Banten Andra Soni memaparkan praktik baik pengentasan kemiskinan dalam Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta (4/3/2026). Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak lagi sebatas bantuan sosial, tetapi fokus pada pemberdayaan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Pemprov Banten sebagai salah satu yang terbaik dalam program pengentasan kemiskinan. Penilaian itu disampaikan pemandu acara, Frisca Clarissa, dalam forum tersebut.
Andra Soni menyebut letak strategis Banten yang dekat dengan Jakarta menjadi keuntungan pembangunan. Ia juga berbagi pengalaman pribadi tentang pentingnya pendidikan dalam mendorong perubahan sosial.
“Apa yang kami lakukan itu arahan pemerintah pusat. Ini kerja bareng,” ujarnya.
Ia merujuk Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pijakan kebijakan.
Bang Andra dan Sekolah Gratis
Damar Banten – Andra Soni mengakui, sebelumnya perhatian terhadap desa masih kurang. Akses jalan yang terbatas berdampak pada ekonomi dan pendidikan.
“Makanya kami ikut tanggung jawab bangun jalan desa,” katanya.
Melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Pemprov Banten mendorong konektivitas desa dan produktivitas pertanian. Ia optimistis program itu dapat mendongkrak PDRB Banten.
“Ekonomi Banten 2025 tumbuh 5,37 persen. PDRB kita Rp936,20 triliun,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, Pemprov Banten menjalankan Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh. Pada 2026, program itu akan diperluas ke Madrasah Aliyah.
“Insya Allah tahun ini kita kembangkan ke MA,” ujarnya.
Program tersebut telah membiayai 60.705 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kerja sama dilakukan dengan 801 sekolah swasta dengan anggaran sekitar Rp165 miliar per angkatan.
Motor Penggerak
Damar Banten – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Ia menyoroti melemahnya kelas menengah dan meningkatnya kelompok rentan.
“Kelas menengah kita belum kokoh,” katanya.
Menurutnya, guncangan ekonomi mudah mendorong masyarakat rentan jatuh miskin. Padahal belanja kelas menengah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengingatkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan angka kemiskinan lima persen pada 2029.
“Bansos saja nggak cukup. Harus ada pemberdayaan,” tegasnya.
Cak Imin juga menekankan peran strategis pemerintah daerah. Daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan akan mendapat insentif fiskal dari Kementerian Keuangan.
Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Diskusi dipandu Prisca Clarissa dengan fokus pada sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
Sumber: https://bantenprov.go.id/
Penulis: Ayu Lestari
