Damar Banten – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Serang menggelar aksi refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas di depan Pendopo Bupati Serang, Rabu (03/06/2026).
Dalam aksi tersebut, HMI MPO menilai berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Serang belum mendapat penanganan maksimal. Mulai dari sektor pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan hingga tata kelola pemerintahan.
Menurut HMI MPO, harapan masyarakat terhadap perubahan yang dijanjikan saat Pilkada belum sepenuhnya terwujud. Mereka menyoroti masih maraknya tambang ilegal, persoalan sampah, infrastruktur jalan rusak, minimnya penerangan jalan umum (PJU), hingga tingginya angka pengangguran.
Pendidikan dan Lingkungan
Ketua Formatur HMI MPO Cabang Serang, Surya Hadil Umami, mengatakan kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“PPPK baru ini hanya memberi harapan palsu. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, apalagi PAD Kabupaten Serang cukup besar karena wilayahnya luas dan memiliki banyak kawasan industri,” ujarnya.
Surya juga mempertanyakan komitmen Pemkab Serang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, program yang dijalankan belum mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan secara nyata.
“Visi-misinya meningkatkan kualitas SDM, tapi program konkretnya masih perlu dipertanyakan. Sampai sekarang masih sangat minim,” katanya.
Selain itu, HMI MPO menyoroti persoalan lingkungan hidup, khususnya maraknya aktivitas tambang galian C ilegal yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Mancak, Kragilan, Kramatwatu, dan Waringinkurung.
Mereka juga menilai pengelolaan sampah di Kabupaten Serang belum optimal serta meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap dokumen lingkungan seperti UKL, UPL, dan AMDAL.
Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Di sektor ketenagakerjaan, HMI MPO menyoroti angka pengangguran terbuka Kabupaten Serang yang masih cukup tinggi. Organisasi tersebut meminta pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Mereka juga mengkritik keberadaan Satgas Pungli yang dinilai belum mampu menekan praktik pungutan liar di kawasan industri.
Sementara di sektor kesehatan, HMI MPO menyoroti tingginya angka kasus tuberkulosis (TBC) serta sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Surya, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Masih banyak persoalan yang harus segera dituntaskan. Pemerintah daerah harus lebih serius mengevaluasi kinerja dan menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Surya mengaku prihatin terhadap tingginya angka kekerasan seksual di Kabupaten Serang. Dalam tiga bulan terakhir, tercatat 133 kasus pelecehan seksual yang menjadi perhatian serius pihaknya.
“Ini menjadi tanda tanya besar terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Serang,” ujarnya.
Melalui aksi refleksi tersebut, HMI MPO menyampaikan 15 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Serang. Di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, pemberantasan tambang ilegal, optimalisasi penanggulangan sampah, perbaikan infrastruktur jalan, transparansi anggaran RTRW, penguatan pelayanan ketenagakerjaan, hingga peningkatan pengawasan program Makan Bergizi Gratis.
Penulis: Ayu Lestari.
