Serang- Yayasan Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik Banten), laksanakan Musyawarah Perempuan Nasional Untuk Perencanaan Pembangunan. Musyawarah Perempuan Nasional ini dilaksanakan serentak di 31 provinsi, 103 kabupaten/kota, dan 625 desa/kelurahan secara daring.
Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 hari 17-18 April 2023, tetap dilaksanakan secara Luring/offline di setiap daerah, untuk pelaksanaan di Kabupaten Serang dilaksanakan di Aula Rapat DKBPPPA Kabupaten Serang selaku leading sektor OPD terkait dengan pemberdayaan Perempuan.
Bakumdik Banten menginisiasi kegiatan tersebut selaku mitra Institut Kapal Perempuan dan pelaksana program INKLUSI di Kabupaten Serang. Pada kegiatan ini di ikuti 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Keragilan serta 9 Desa yang termasuk didalamnya yaitu Desa Keragilan, Desa Sentul, Desa Cisait, Desa Kendayakan, Desa Pematang, Desa Silebu, Desa Ciruas, Desa Cigelam, Desa Bumi Jaya, dan Desa Beberan. Selain perwakilan dari setiap Desa, kegiatan Musyawarah hari ke-1 ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan dari dinas pemerintahan, yaitu DKBPPPA Kabupaten Serang, Disdukcapil Kabupaten Serang, Dinas Sosial Kabupaten Serang, Bapedalitbang Kabupaten Serang, dan DPMD Kabupaten Serang.
“Musyawarah Perempuan Nasional Ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan pembangunan yang berpihak pada perempuan miskin, Disabilitas dan Perempuan marjinal, dengan harapan segala usulan isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dapat di akomodir oleh pemerintah pusat apalagi musyawarah perempuan nasional ini di inisiasi oleh Kementerian PPA dan juga melibatkan Bapenas, sehingga harapanya Musyawah Perempuan Nasional menjadi ajang rutin setiap tahun” ungkap Tarkul Wasyit Kepala DKBPPPA Kabupaten dalam arahan Musyawarah Nasional Perempuan di Kabupaten Serang.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Program INKLUSI Bakumdik Ahmad Baidhowi selaku penanggung jawab kegiatan mengatakan, kegiatan Musyawarah Perempuan Nasional ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik antara Pemerintah dan CSO sehingga usulan yang di susun dimulai dari bawah dan akan di bawa ke tingkat atas, sehingga harapanya isu stategis dan data yang telah di kumpulkan oleh teman-teman gerakan yang fokus pada persoalan perempuan betul adanya dan dapat dipertanggungjawabkan melalui data real.
Semoga musyawarah perempuan nasional ini menjadi sarana strategis untuk membangun dan menyelesaikan permasalahan-permasalah yang terjadi pada perempuan-perempuan miskin, disabilitas dan marjinal.
Penulis : Owi Armstrong
