Usaha mikro jumlahnya di Indonesia ada 64 juta atau 98,2 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Bentuk usahanya dari bakul cilok, bakul bakso, dagang kopi kliling di jalan dan lain lain.
Usaha mikro inilah yang selama ini berikan 90 persen pekerjaan kepada rakyat kecil, hidupkan ekonomi rakyat dan berikan kehidupan riil setiap hari.
Saat pandemi terjadi, mereka dilarang jualan lagi. Mereka disuruh disuruh di rumah tapi hidup keluarganya tidak ada yang mencukupi. Dimana mana mereka musti bertengkar dan kucing kucingan dengan petugas pengamanan Covid.
Separuh dari mereka atau sekitar 30 an juta saat ini telah bangkrut. Sebabnya karena kehabisan modal kerja, omset turun drastis karena tidak ada yang beli mengingat daya beli masyarakat juga turun akibat krisis ekonomi.
Tahun 2020 skema bantuan untuk usaha UMKM dikucurkan. Tapi uang sebesar 123 Trilyun atas nama rakyat kecil itu ternyata modelnya hanya ditaruh di bank. Rakyat kecil usaha mikro itu gigit jari. Uangnya macet di bank.
Uang diatasnamakan rakyat itu ternyata hanya selamatkan likuiditas bank yang juga terlihat mulai mendekati sekarat karena pinjaman tak mengucur dan angsuran tersendat serta pinjaman macet meningkat.
Padahal korporasi korporasi itu itu sudah dapat uang sebesar 60 Trilyun tahun 2020. Entah kemana larinya.
Pemerintah, karena rakyat sudah marah akhirnya bulan Agustus 2020 kucurkan uang sebesar 11 Trilyun. Ini dibagi kepada 9 juta orang pengusaha mikro.
Uang sebesar itu ternyata dampaknya sangat signifikan. Ekonomi jadi tetap bergerak positif dan rakyat telah terbantu.
Tapi tahun ini sepertinya rakyat harus gigit jari, pasalnya hanya dijatah 3,5 trilyun untuk bantuan usaha mikro ini.
Sementara itu, korporasi selain telah menikmati dana penempatan untuk talangan usaha mikro, jatah untuk mereka langsung, ternyata tetap masih minta suntikan ratusan trilyun lagi tahun 2021 ini. Termasuk dana untuk pelatihan Prakerja yang tidak jelas juntrunganya.
Rakyat banyak sebetulnya jenuh dan ingin protes, tapi mereka seperti biasa, suaranya hanya sayup sayup.
Kondisi ekonomi kwartal 2 ternyata menurun lagi. Tapi fokus pemerintah tidak berubah, selamatkan segelintir korporasi yang sebetulnya tak berpengaruh terhadap denyut nadi ekonomi rakyat banyak selama ini.
Pemerintah sebetulnya punya uang cukup, bahkan dalam perhitungan, dana SAL ( Saldo Anggaran Lama) 388 trilyun dan akumulasi dana Silfa tahun 2021 sebesar 136 Trilyun cukup untuk dibagikan kepada rakyat tanpa kecuali. Termasuk Presiden kalau mau terima.
Padahal hukumnya jelas, kalau dana itu diberikan cash kepada rakyat langsung maka efeknya ekonomi rakyat akan tetap bergerak, dijamin tak ada yang kelaparan, penerataan ekonomi terjadi, dan yang pasti kurangi kontak fisik dan akhirnya cegah penyebaran virus.
Masalahnya sekarang, beranikah pemerintah tidak buat proyek-proyek pengadaan bansos, proyek prakerja, dan lain lain yang hanya untungkan segelintir pengusaha?.
Jakarta, 31 Juli 2021
Suroto
AKSES Indonesia
