Hari ini kita selalu mengeluhkan masalah serius bagaimana caranya mengatasi pemenuhan pangan, bagaimana menjaga harga para petani, peternak, nelayan, petambak, perajin, pedagang kecil dan lain-lain agar tetap mendapatkan keuntungan yang memadai dan terlepas dari permainan oligopoli mafia kartel.
Masalah ini dari sejak dulu selalu hanya diberikan solusi jangka pendek seperti akses kredit, subsidi sarana produksi, upaya alih teknologi, promosi dalam model kebijakan ” paket input” lainya.
Seperti mengobati masalah lama dengan obat lama. Masalahnya masalah lama tapi solusinya sama!. Lagi-lagi resep ekonom neo klasik model “paket input” dan varian yang sedikit berbeda untuk berikan relaksasi bagi masyarakat yang miskin dengan pola “target group”ala World Bank.
Padahal masalah mendasar ekonomi masyarakat banyak itu adalah persoalan struktural seperti masalah tiadanya jaminan harga, organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan posisi tawar mereka di pasaran, jalur distribusi dan bisnis off farm seperti prosesing, pembiayaan, asuransi, pemasaran yang sepenuhnya dikangkangi oleh mafia kartel.
Padahal kita tahu, di negara-negara maju, justru paling penting itu adalah bagaimana membangun kelembagaan penting bagi mereka agar pada akhirnya dapat memberikan solusi bagi persoalan mereka sendiri.
Pemerintah hanya cukup berikan kebijakan yang kondusif melakui penegakkan peraturan bisnis yang fair, memgembangkan koperasi yang mereka fungsikan untuk mejaga kepentingan integrasi sektor hulu dan hilirnya untuk menjaga bisnis mereka, memberikan supervisi dan bongkar kelep2 penghambat bagi usaha mereka, insentif perpajakan, dan lain sebagainya.
Ambil saja benchmark negara yang tidak punya kelimpahan sumberdaya alam. Israel misalnya, negara ini telah jadikan desa-desanya sebagai koperasi yang layani dua hal : layanan publik dan layanan ekonomi sekaligus melalui koperasi Moshav. Mereka menyebut dirinya sebagai orang desa itu Moshavist, yang berarti orang desa dan anggota koperasi.
Singapura yang hanya punya buruh misalnya, mereka bangun koperasi konsumsi dan ciptakan dana cadangan untuk kembangkan investasi di negara lain. Kita sekarang, negara yang sebesar ini bahkan harus bergantung pada mereka yang tempatkan investasi mereka dinnegera kita sebagai paling tertinggi!!.
Amerika Serikat yang kita tuduh sebagai negara kapitalispun tempatkan soal ekonomi domestik ditangan mereka dan surplusnya baru yang diorientasikan untuk dieksport. Tidak seperti negara kita yang dari sejak awal motivasinya semua produk harus dieksport kalau bisa tapi minus komitmen kebijakan untuk mendorong kekuatan mereka dan hanya satu-satunya resep yang digunakan : paket input. Negara ini, sektor pangan dan energinya adalah dikelola oleh koperasi dan koperasinya menjadi besar dan berkelas dunia hingga 36 persennya. Sebut saja Koperasi petani jeruk Sunkist yang produknya ada di 144 negara misalnya.
Bagaimana dengan di Eropa? dari sejak dulu negara-negara maju disana dikagumi oleh Bung Hatta sebagai lahan subur tumbuh berkembangnya koperasi. Bahkan Denmark disebut oleh beliau sebagai negara koperasi karena hampir seluruh ekonomi domestik mereka dikelola melalui cara koperasi.
Kita hari ini sudah terjebak ke masalah serius karena bukan hanya hadapi ancaman double desifit negara perdagangan dan neraca pembayaran, tapi sektor ekonomi domestik kita terutama pangan dan energi sudah dikooptasi secara masif oleh negara lain. Ini tentu sangat berbahaya karena mereka telah berhasil memangkas semua jalur birokrasi bisnis dengan ciptakan bisnis platform.
Akankah kita terus bertahan seperti ini dan biarkan bangsa ini jadi negeri bayang-bayang negara lain yang pada saat sumberdaya alam kita telah habis dikuras jadi negara gagal?
Jakarta, 25 Juli 2019
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)
