Ekonomi Kedaulatan Rakyat

Demokrasi politik kita saat ini sebetulnya minus demokrasi ekonomi. Sehingga yang lahir adalah plutogarkhi atau hadol kawin silang antara oligarkhi dan plutokrasi, kuasa di tangan elit politik dan elit kaya. Demokrasi yang didengungkan saat ini adalah frasa kosong karena plutogarkhi ini sabotase kedaulatan rakyat.

Untuk itu penting kita bicarakan soal model pembangunan yang berjalan saat ini. Termasuk di dalamnya adalah soal praktek sistem ekonomi kita yang telah menyimpang terlalu jauh dan sebabkan ketimpangan sosial ekonomi yang dalam.

Dari sejak Orde Baru, kita sebetulnya belum pernah lakukan evaluasi atas penyimpangan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dan juga strategi pembangunan kita masih menganut mashab yang sama, yaitu sistem ekonomi kapitalis pinggiran dan strategi pembangunan model trickle down effect, yang ajukan skema pertumbuhan ekonomi dengan peranan segelintir elit kaya dan diharapkan berikan tetesan ke bawah pada rakyat kecil kebanyakan.

Perbedaanya, saat Orde Baru kita menganut sistem kapitalisme negara (state-led capitalism) dan sejak reformasi kita anut sistem kapitalisme pasar ( market-led capitalism) dan turunan isu model negara kesejahteraan ( welfare state ) sebagai model ujung dari sistem kapitalisme historis yang tidak hanya tidak berkesuain dengan kondisi sosio historis bangsa kita tapi juga jebak kita dalam kondisi fiskal yang semakin hari jatuh dalam ancaman kebangkrutan. Istilah Dawam Rahardjo posisi negara kita saat ini kalau sebelumnya jadi penjaga keamanan sekarang ini posisikan sebagai pembersih toilet bersihkan berak kapitalis.

Sistem demokrasi ekonomi atau dalam padananya sosiokrasi sebagaimana perintah konstitusi tidak pernah dijalankan. Sehingga pembangunan kita masuk dalam jebakkan pertumbuhan ekonomi konstan dengan variabel penting : utang haram untuk pembangunan infrastruktur fisik pendukung investasi asing yang tidak berikan keuntungan dan rusak ekologi, penyerobotan tanah, oligopoli harga, penyingkiran masyarakat aday dan akhirnya jebak kita pada bayang bayang konsumsi basis mafia importasi pangan yang tidak hanya gerus devisa tapi juga sandera kita dalam kepentingan politik plutogarkhi.

Kita akhirnya disodori persoalan serius terus tentang masalah simtomik dari perangai bobrok kongkalikong elit kaya dan elit politik yang jalin kelindan dengan kepentingan elit kapitalis global.
Kesenjangan, kebodohan, krisis, kerusakan alam, dll.

Agenda demokratisasi ekonomi saat ini sangat penting. Agenda ini bukan hanya diperlukan untuk ciptakan narasi tanding bagi laju permainan alogarkhi dan plutokrasi yang sudah kawin mawin pada tingkat yang sublim dan untouchable, tapi juga penting untuk ciptakan kedaulatan, kemandirian, kelestarian, dsb.

Agenda demokratisasi ekonomi itu setidaknya menyangkut beberapa agenda penting sebagai berikut :

  1. Alokasi fiskal untuk Pendapatan Minimum Warga Negara ( Universal Basic Income)
  2. Pembagian saham untuk buruh ( Employee Share Ownership Plan – ESOP) demokratis
  3. Pembatasan Rasio Gaji Tertinggi dan terendah
  4. Reforma Agraria secara substabsial meliputi tata kuasa dan tata kelola
  5. Demokratisasi BUMD dan BUMD dalam kuasa rakyat melalui skema kendali dan pengawasan masyarakat langsung
  6. Ganti model kebijakan ekonomi paket input dengan perkuat infrastruktur ekonomi daulat rakyat
  7. Jalankan agenda pembentukan UU Sistem Perekonomian Nasional sebagai perintah UUD 45 Pasal 33 dan reformasi seluruh UU yang terkait ekonomi agar masuk di bawah UU payung SPN yang berasaskan demokrasi ekonomi
  8. Jalankan kebijakan ekonomi yang perkuat Ekonomi Kedaulatan Rakyat dengan perkuat ekonomi domestik terutama pangan dan energi
  9. Kembalikan fungsi kedaulatan sistem kebijakan moneter kita
  10. Rombak model strategi hutang haram yang hanya konsentrasikan untuk daya dukung bagi pengembangan infrastruktur bagi investasi asing di sektor komoditi ekstraktif, oligopoli pasar serta jebakan importasi pangan
  11. Tetapkan sistem pajak progresif dan pajak harta bagi orang orang berpendapatan tinggi dan kaya raya
  12. Kembangkan ekosistem besar bagi praktek demokrasi ekonomi dengan tumpuan koperasi sebagai bangun perusahaan demokratis di seluruh sektor ekonomi.

Agenda demokratisasi ekonomi adalah agenda penting untuk wujudkan ekonomi adil, tapi juga penting untuk menciptakan stabilitas politik, kedaulatan dan juga pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya lestari.

Jakarta, 6 September 2021

SUROTO

BERITA TERKAIT

Apa pendapat anda tentang berita diatas

- Advertisement -spot_img

PALING SERING DIBACA

- Advertisement -spot_img

Terkini