Damar Banten – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah memastikan pelayanan publik berjalan optimal, tanpa terlalu bergantung pada hasil survei kepuasan 100 hari kerja yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia.
Menurutnya, meskipun survei merupakan alat ilmiah yang penting dalam mengevaluasi kinerja, hal tersebut bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan. “Survei memang bagian dari metodologi ilmiah yang bermanfaat untuk dijadikan bahan evaluasi. Namun yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana pelayanan terhadap masyarakat bisa dijalankan secara maksimal,” ujar Andra saat meresmikan Gedung Yayasan Bunayya Qurrota’aini di Kota Serang pada Minggu (1/6/2025).
Andra menyampaikan bahwa sejak awal masa jabatannya, ia berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang benar-benar fokus pada kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari komitmen ini adalah mempercepat pengoperasian dua rumah sakit milik provinsi yang sebelumnya terbengkalai. Salah satu dari rumah sakit tersebut bahkan telah selesai dibangun selama tiga tahun, namun belum memberikan layanan kepada masyarakat. “Kami pastikan dua rumah sakit ini segera berfungsi agar warga bisa segera menikmati manfaatnya,” katanya.
Selain kesehatan, efisiensi anggaran juga menjadi sorotan pemerintah provinsi. Tujuannya bukan sekadar untuk berhemat, tetapi agar dana bisa dialihkan ke program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Ia menyebut bahwa meskipun pembangunan jalan desa belum terealisasi dalam 100 hari pertama, perencanaan dan kebijakan telah disiapkan dengan matang.
Tak hanya itu, program sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK swasta juga sedang dirancang. Meskipun belum terlihat dampaknya dalam evaluasi 100 hari, program ini akan segera dijalankan. “Karena programnya belum sepenuhnya berjalan, wajar jika hasilnya belum tercermin dalam survei,” ungkapnya.
Andra juga mengajak semua pihak untuk tidak menilai kepala daerah hanya berdasarkan angka survei semata, melainkan pada upaya dan tindakan nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki kondisi dan tantangan berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.
“Misalnya di Yogyakarta, kepala daerahnya dipilih berdasarkan ketentuan khusus, bukan lewat pilkada seperti di Banten. Dinamikanya jelas berbeda,” jelasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Gubernur Andra menegaskan bahwa pembangunan di Banten tetap berjalan sesuai arah yang direncanakan. Perubahan dan penggeseran anggaran dilakukan untuk menjawab berbagai kebutuhan serta memastikan pelayanan publik terus berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penulis : Edward
