Menyoal Etika dan Moral Politik Pancasila

Banyak kalangan mengeluhkan betapa Indonesia mengalami beraneka masalah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya  dan problematika lainnya. Semua itu dipicu oleh  perilaku sebagian penyelenggara negara dan elite politik yang perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti tidak mengindahkan hukum dan undang undang; masifnya kasus korupsi yang justru melibatkan banyak tokoh penyelenggara negara yang seharusnya menjadi teladan. Belum lagi, soal manuver elite yang menghalalkan segala  cara demi ambisi kekuasaan.

Semua   isu yang mencuat di masyarakat, tentu, merupakan perilaku politik yang tidak sehat, memecah belah kebhinnekaan, penyimpangan demokrasi dan menunjukan pola tingkah pragmatis dan akrobat politik yang sesungguhnya hanya berorientasi kekuasaan, tanpa mengedepankan etika politik berbangsa dan bernegara sesuai falsafah Pancasila.

Demikian benang merah yang disampaikan anggota DPR  Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Hamonanga dalam sosialisasi  empat pilar kebangsaan di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pekan lalu.

Menurut Bang Zul, demikian biasa disapa, berbagai masalah pemerintahan saat ini merupakan stigma buruk eksistensi elte politik dan pemerintahan yang tidak memahami filosofis nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, menurutnya,  ada pengabaian elite politik terhadap etika politik Pancasila yang harusnya khatam lahir batin manakala dirinya terjun diranah politik.  

“Bukankah etika politik merupakan etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia secara personal terhadap negara, hukum yang berlaku, dan membahas legitimasi etis kekuasaan dan moralitas” ujar Zulfikar yang merupakan legislator asal Banten III.

Bagi Bang Zul, fenomena etika politik tidak santun– yang menyeruak belakangan ini– menjadikan dunia politik Indonesia mengalami banyak perubahan yang menyimpang dari nilai nilai Pancasila. Perubahan perpolitikan itu tidak hanya mengubah watak dan perilaku para politisi, partai politik, elite politik, dan penguasa, tetapi juga mengubah persepsi dan paradigma berpikir masyarakat Indonesia tentang memaknai hakikat politik itu sendiri. Hal itu tidak sehat, dan merusak jati diri keindonesiaan.

“Kasus penyalahgunaan jabatan seperti kasus Kepala KSP Moeldoko, bagi saya sebagai cermin hilangnya tatanan etika dan moral berdasarkan nilai-nilai Pancasila” jelas  Zulfikar,  yang juga Ketua BPJK DPP Partai Demokrat.

Ditegaskannya, politisi dan pejabat negara yang menyalahgunakan jabatan dan terlibat sebuah kasus harus dicabut hak politiknya secara permanen.  Menurutnya, jika etika dan moral cenderung diabaikan oleh elite, hal itu akan melahirkan generasi politik yang amburadul di masa mendatang, bahkan membahayakan demokrasi dan pengabaian adab etika Pancasila yang selama ini kita banggakan.

(RDT)

BERITA TERKAIT

Apa pendapat anda tentang berita diatas

- Advertisement -spot_img

PALING SERING DIBACA

- Advertisement -spot_img

Terkini