Hadirnya PINTAS (Portal Perijinan Tenaga Asing dan Fasilitas) KTLN diharapkan dapat mempermudah proses perijinan tenaga asing di Indonesia. Fasilitas itu diharapkan juga bermanfaat bagi pihak internal Kementerian Sekretariat Negara, semua Kementerian/Lembaga, dan para mitra pembangunan yang berkepentingan dalam penugasan tenaga asing di Indonesia.
Demikian dikemukakan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Noviyanti pada peluncuran PINTAS KTLN di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, pekan lalu. Dikatakan, Bermitra dengan Ford Foundation, Biro KTLN berupaya mewujudkan layanan perizinan bagi tenaga asing menjadi digital, mudah, cepat dan dapat diakses dari mana saja
Lebih lanjut, Noviyanti menjelaskan,
PINTAS KTLN merupakan upaya terbaru dari Kemensetneg sebagai showcase of the nation dalam Pemerintahan Dilan (Digital Melayani), untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang transparan dan aksesibel.
“PINTAS KTLN diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak internal Kemensetneg, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), dan para mitra pembangunan yang berkepentingan dalam penugasan tenaga asing di Indonesia, baik mitra pembangunan bilateral, multilateral, lembaga kebudayaan asing dan organisasi non-pemerintah,” ujarnya.
PINTAS KTLN, lanjutnya, merupakan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan surat persetujuan penugasan dan rekomendasi fasilitas keimigrasian tenaga asing dalam kerangka kerja sama teknik. “Selain itu, PINTAS KTLN juga dapat mempermudah koordinasi lintas kementerian serta menjembatani proses sharing data dalam proses pengawasan tenaga asing di Indonesia, kami berharap PINTAS dapat menjadi salah satu parameter pengelolaan kerja sama pembangunan.
Pada kesempatan sama, mewakili Country Director Ford Foundation Indonesia, Senior Grants Manager & HR Manager Ford Foundation Indonesia, Esther Ana, mengemukakan program trasnformasi digital ini selaras dengan prioritas Pemerintah dalam G20. Menurutnya, tata kelola digital tidak hanya akan meningkatkan daya saing tapi juga transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga kepercayaan publik meningkat. (Bul)
