Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Hal itu untuk memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkaan kualitas SDM Indonesia.
“Arah kebijakan dari program transformasi BLK adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional,” kata Menaker Ida pada acara pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I di BLK Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/3/2021).
Dalam mensukseskan program tersebut, Kemnaker menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utamanya. 6R yang dimaksud yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Sementara untuk mempersiapkan pelatihan vokasi dalam menghadapi proses transformasi ketenagakerjaan akibat pandemi dan revolusi industri 4.0, Kemnaker telah menyusun sejumlah kebijakan agar pelatihan vokasi sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi. (**)
Di antara kebijakan yang disusun adalah kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja; optimalisasi pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online (menggunakan metode blended training); serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Menurut Menaker Ida, sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakeholders, terutama dari dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja sangat penting. Sebab dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap.
Kata Menaker Ida, dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja yang memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.
“Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri,” ucapnya.
Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba sangat berharap bantuan pemerintah pusat dalam membangun SDM yang unggul di daerahnya, sehingga masyarakat Maluku Utara menjadi berdaya dan tidak tertinggal. Dalam upaya menambah masyarakat yang dapat diberdayakan tersebut, ia pun menjanjikan akan menambah lahan untuk BLK Sofifi yang akan dihibahkankan ke Kemnaker, dari yang hanya sekitar 4, 8 hektar, kalau perlu bisa ditambah sampai 50 hektar.
“Sehingga ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Weda Bay, Maluku Utara dari sekitar 12 ribu orang ini akan ditambah menjadi 40 ribu orang,” kata Abdul Gani.
Biro Humas Kemnaker
