Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah, seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/06/2023). Diharapkan, belanja negara lebih banyak diarahkan untuk membeli produk-produk dalam negeri yang sudah berkali-kali disampaikannya di erbagai forum, khususnya membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas.
Pada kesempatan itu pula, Jokowi mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Presiden meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.
“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden di laman setkab.go.id.
Menurut Presiden, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Dicontokannya, sebuah daerah yang menganggarkan biaya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, namun dari total anggaran Rp1,5 miliar, ternyata Rp1 miliar (rupiah) diantaranya untuk perjalanan dinas. Hal-hal seperti ini harus dikoreksi. (Bul)
