Damar Banten – Sebanyak 50 anggota DPRD Provinsi Banten menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umum delapan fraksi terhadap Raperda APBD Banten Tahun 2026 di Gedung Paripurna DPRD Banten, Serang, Rabu (19/11/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten, H. Imron Rosadi.
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi seperti PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, dan PKB menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari penurunan pendapatan daerah (PHD), efektivitas belanja, hingga kinerja sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dewan juga mempertanyakan strategi pemerintah dalam memperbaiki pembiayaan daerah serta mengantisipasi daerah rawan pangan dan bencana.
Isu lain yang mencuat adalah masih lemahnya inovasi program dan perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk usulan fraksi PKB agar pemerintah mengkaji potensi pajak air laut bekerja sama dengan kementerian terkait.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menanggapi bahwa seluruh masukan fraksi akan dijawab pada rapat paripurna berikutnya. Ia menegaskan pemerintah dan DPRD memiliki spirit kolaboratif dalam menyempurnakan APBD 2026 agar lebih efisien, berbasis kinerja, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“DPRD menjalankan fungsi kontrol yang sangat penting, dan pemerintah siap menindaklanjuti seluruh catatan untuk memastikan APBD 2026 lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat paripurna akan kembali digelar untuk mendengarkan jawaban resmi pemerintah atas seluruh pandangan fraksi.
Penulis : Owi
