Damar Banten – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya integritas bagi setiap pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Integritas dinilai menjadi landasan utama untuk mencegah korupsi, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan kewenangan digunakan demi kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dimyati saat menutup Workshop Integritas dan Antikorupsi Sektor Eksekutif Pemerintah Provinsi Banten di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (29/10/2026).
Dimyati mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pembekalan yang diberikan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran aparatur agar berhati-hati dalam bekerja dan menjaga integritas selama menjalankan amanah jabatan.
“Program ini sangat bagus supaya para pejabat betul-betul berhati-hati dalam bekerja dan berpikir panjang agar tidak terseret korupsi maupun perbuatan tercela,” ungkap Dimyati.
Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak berlangsung selamanya. Kesadaran bahwa setiap jabatan memiliki batas waktu, menurutnya, harus ditanamkan dalam diri setiap pejabat agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan maupun godaan materi.
“Kuncinya, harus ditanamkan dalam diri bahwa kita pasti akan berhenti dari jabatan ini. Kalau itu ditanamkan, pasti akan terhindar dari perbuatan tercela,” katanya.
Dimyati juga menekankan pentingnya menjadikan iman dan takwa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan landasan moral yang kuat, pejabat diharapkan mampu menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain integritas pribadi, Dimyati mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program pembangunan. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah saling membutuhkan sehingga penyelesaian persoalan pembangunan tidak dapat dilakukan secara sektoral.
Ia juga mengingatkan para pejabat agar menghindari persaingan tidak sehat dalam memperebutkan jabatan. Sebaliknya, aparatur pemerintah perlu membangun budaya kerja yang saling mendukung, menghargai, dan mengingatkan ketika terjadi kekeliruan.
“Harus saling asah, asih, asuh. Bahwa kita ini keluarga besar, sehingga harus saling membantu dan mengingatkan,” imbuhnya.
Dimyati berharap workshop integritas dan antikorupsi tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Banten.
Ia menegaskan, komitmen antikorupsi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, mulai dari kejujuran dalam bekerja, keadilan dalam mengambil keputusan, hingga tanggung jawab dalam menggunakan kewenangan dan anggaran negara.
“Maka, perkuat mental integritas dan tetaplah bekerja dengan jujur, adil, dan baik. Intinya tidak korupsi,” tutupnya.
Editor : Owi
