Damar Banten – Provinsi Banten dikenal sebagai wilayah strategis nasional karena letaknya yang berdekatan dengan Jakarta, dengan kawasan industri yang berkembang pesat di Cilegon, Kabupaten Serang, hingga Tangerang Raya. Namun di balik potensi tersebut, Komunitas Soedirman 30 melakukan aksi pada Kamis (23/4/2026) sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan pembangunan yang dinilai masih nyata terjadi di tengah masyarakat.
Namun, realitas menunjukkan hal berbeda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten per September 2025 mencatat tingkat kemiskinan masih berada di angka 5,51 persen atau sekitar 760,85 ribu jiwa. Penurunan angka kemiskinan secara makro dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ketimpangan terlihat jelas dari perbedaan wilayah. Kemiskinan di perkotaan cenderung menurun, sementara di pedesaan justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan lebih banyak dirasakan di wilayah urban dibandingkan desa.
Ketimpangan Utara dan Selatan
Wilayah utara seperti Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Cilegon berkembang sebagai pusat industri dan jasa dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta arus investasi yang terus meningkat.
Sebaliknya, wilayah selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak masih tertinggal. Tingkat kemiskinan di Pandeglang tercatat sebesar 8,51 persen dan Lebak 8,03 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di Banten belum tercapai.
Koordinator Komunitas Soedirman 30, Bento, menyampaikan, “Pembangunan di Banten itu terlihat sangat timpang, wilayah utara berkembang pesat, sementara selatan seperti tertinggal.”
Industrialisasi Belum Inklusif
Sebagai salah satu pusat industri nasional, Banten dinilai belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal. Sebagian masyarakat masih bertahan di sektor informal.
Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kualitas sumber daya manusia. Akses terhadap pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dinilai masih terbatas.
“Industri banyak, tapi warga sekitar belum tentu bisa bekerja di sana karena keterampilan yang tidak sesuai,” tambah Bento.
APBD Dinilai Tidak Berpihak
APBD Banten tahun 2026 tercatat mencapai Rp10,14 triliun. Namun, sebagian besar anggaran terserap untuk belanja operasional sebesar Rp7,22 triliun, sementara belanja modal hanya sekitar Rp948,5 miliar.
Komposisi anggaran ini dinilai belum berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.
“Anggaran besar, tapi yang dirasakan masyarakat kecil masih minim. Seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk program produktif,” ujar Bento.
Tuntutan Evaluasi Pembangunan
Komunitas Soedirman 30 menilai pemerintah belum optimal dalam mengatasi kemiskinan struktural. Mereka menyoroti ketimpangan pembangunan, birokrasi sektoral, serta kebijakan yang masih bersifat karitatif.
Pemerintah daerah didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan, termasuk mendorong pemerataan wilayah, reformasi pelatihan kerja, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ini bukan soal takdir, tapi soal kebijakan. Kalau arahnya salah, hasilnya juga tidak akan berubah,” tegas Bento
Penulis : Ayu Lestari
