Damar Banten – Kota Serang, sebagai jantung dan Ibu Kota Provinsi Banten, memikul beban berat sebagai etalase kemajuan daerah. Dengan jargon “Kota Madani”, Serang diproyeksikan menjadi simbol masyarakat yang beradab, disiplin, dan sejahtera. Namun, jika kita berhenti di lampu merah perempatan Ciceri atau menyusuri jalan protokol, realitas sosial berbicara lain. Fenomena Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan, dan Pengemis (Gepeng) seolah menjadi anomali yang mencoreng visi besar tersebut.
“Profesi” yang Menjanjikan: Sisi Ekonomi Jalanan
Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan berita pengemis yang kedapatan memiliki aset signifikan—mulai dari kendaraan bermotor hingga unit usaha. Secara matematis, pendapatan bersih Rp100 ribu per hari yang dikantongi tanpa beban pajak mampu melampaui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Keberhasilan mereka membangun aset selama belasan tahun membuktikan bahwa mengemis bukan lagi sekadar upaya bertahan hidup, melainkan telah bergeser menjadi “profesi” tetap yang menjanjikan secara finansial. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat bawah lainnya—seperti kuli panggul atau pedagang kecil—yang bekerja keras memeras keringat namun penghasilannya justru jauh di bawah para pengeksploitasi rasa iba ini.
Dilema Kedermawanan dan Celah Regulasi
Mengapa fenomena ini begitu langgeng? Jawabannya ada pada kultur masyarakat kita yang sangat dermawan. Namun, empati yang tidak terarah justru menjadi bahan bakar utama bertahannya budaya mengemis. Di sisi lain, Pemerintah Kota Serang sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai ketertiban sosial yang melarang pemberian uang di jalanan.
Namun, efektivitas Perda ini seringkali tumpul di lapangan karena beberapa faktor:
- Aksi Kucing-kucingan: Penertiban oleh Satpol PP seringkali hanya bersifat reaktif. Begitu petugas berlalu, para gepeng kembali menguasai titik strategis.
- Dilema Sanksi bagi Pemberi: Sangat sulit memberikan sanksi tegas kepada pengendara karena aspek psikologis masyarakat yang merasa sedang beramal dan sulitnya pengawasan manual oleh petugas di setiap sudut jalan.
Menuju Solusi: Bukan Sekadar Razia
Masalah kesejahteraan sosial di Kota Serang tidak bisa diselesaikan hanya dengan “tangkap dan lepas”. Diperlukan sinergi lintas sektoral yang lebih dalam:
- Dinas Sosial & Rehabilitasi: Rumah singgah dan balai latihan kerja harus dioptimalkan agar mereka memiliki alternatif mata pencaharian yang bermartabat.
- Edukasi Publik: Masyarakat perlu didorong untuk mengubah pola pikir dalam beramal. Kedermawanan harus dialihkan ke lembaga resmi seperti BAZNAS atau lembaga zakat agar bantuan tersebut dapat dikelola untuk pengentasan kemiskinan secara struktural.
- Penegakan Hukum: Identifikasi terhadap adanya potensi “koordinator” atau oknum yang mengorganisir gepeng demi eksploitasi manusia.
Penutup: Menguji Marwah “Kota Madani”
Label “Kota Madani” seharusnya tidak hanya menjadi jargon administratif atau hiasan seremonial semata. Visi ini adalah sebuah call to action. Menjadikan Serang bebas pengemis memerlukan keberanian politik untuk menegakkan aturan, sekaligus empati sosial untuk membina mereka yang terpinggirkan.
Selama memberi uang di jalanan dianggap sebagai cara termudah untuk beramal, maka rantai ini tidak akan pernah putus. Transformasi menjadi kota modern yang madani dimulai dari ketegasan pemerintah dan kebijakan masyarakatnya dalam menyalurkan bantuan. Apakah kita siap menanggalkan ego rasa iba demi kemandirian ekonomi sesama yang lebih bermartabat?
Melihat analisis tajam di atas, menurut Anda, apakah label “Kota Madani” ini masih relevan untuk diperjuangkan oleh Kota Serang, ataukah sudah saatnya pemerintah menurunkan ekspektasi dan mencari visi yang lebih realistis sesuai kondisi lapangan?
Penulis : Nanas Nasihudin
