Damar Banten – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang yang digelar Perwakilan BPKP Provinsi Banten di Aula Tb. Suwandi pada Kamis (25/06/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Najib Hamas mengapresiasi penyelenggaraan workshop yang terlaksana atas kerja sama BPKP Provinsi Banten dan Anggota DPR RI Annisa Mahesa.
“Kami dari Pemkab Serang mengapresiasi workshop ini. Pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Najib, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Pengelola Keuangan Desa
Najib menekankan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat desa.
“Tantangan kita ke depan memang keterbatasan fiskal, tapi itu tidak boleh menghalangi kualitas pelayanan kepada masyarakat desa,” tegasnya.
Selain itu, perubahan berbagai regulasi keuangan desa menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengelola keuangan desa maupun tenaga pendamping.
“SDM pengelola keuangan desa harus terus diperbarui pengetahuannya agar mampu menyesuaikan dengan perubahan aturan yang ada,” katanya.
Ia juga meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan mengatakan workshop tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa.
“Melalui workshop ini, kami ingin berbagi pengetahuan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi desa,” ujarnya.
Rusdy menilai peningkatan kapasitas aparatur desa masih perlu dilakukan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan aplikasi desa.
“Yang perlu diperkuat adalah kedisiplinan dalam melakukan entry data dan pertanggungjawaban. Itu yang akan kami bahas dalam workshop ini,” jelasnya.
Workshop tersebut turut dihadiri Inspektur Kabupaten Serang Sugi Hardono, para camat, perwakilan pemerintah desa, serta jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Penulis: Ayu Lestari
