Damar Banten – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (8/6/2021), menggelar Rapat Koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
Rapat yang dihajatkan untuk penguatan literasi bagi perempuan dan anak itu digelar secara offline di Perpustakaan Nasional, dan secara daring melalui zoom meeting. Acara dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga; Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar; Kepala Perpustakaan Nasional, dan dihadiri tak kurang dari 3.800 kepala desa perempuan di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan, isu ketimpangan gender masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi Indonesia, khususnya bagi perempuan.
Hal itu terlihat dari jauhnya selisih Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara perempuan dan laki-laki.
“Ketika kita melihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dari sana kita melihat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan masih sangat menganga besar. Ini menjadi PR kita bersama,” kata Bintang.
Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukan, tingkat IPM laki-laki pada tahun 2020 sebesar 75,98, sedangkan IPM perempuan baru mecapai 69, 19
Dana Pendukung.
Pada kesempatan sama, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) , Abdul Halim Iskandar mengatakan, dana desa sangat memberikan ruang untuk menangani permasalahan perempuan dan anak.
Oleh karena itu, Halim mengajak para kepala desa perempuan untuk memulai menata desa agar persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.
“Saya yakin kepala desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi,” ucap Abdul Halim Iskandar.
Dikemukakannya, Kemendes PDTT saat ini sedang fokus dengan pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa dalam rangka menghasilkan potret kondisi desa terhadap semua persoalan dan seluruh potensi yang dihadapi, baik dari segi problematika maupn dari segi potensi.
Lebih lanjut , Halim mengatakan, SDGs Desa memberikan ruang seimbang antara pemetaan atas berbagai permasalahan sekaligus pemetaan atas potensi yang dimiliki desa.
“Sehingga kita ada masalah, kita punya potensi dan bagaimana memanfaatkan potensi ini untuk menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Hingga saat ini data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa sudah sebanyak 38.533 Desa dengan 25.571.830 Kepala Keluarga dengan total warga mencapai 75.429.368 orang.
“Hal ini menunjukan sudah 65 persen warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal didesa sebanyak 118 juta jiwa yang setara 44 persen,” katanya.
Dengan kondisi ini, ketika kita bisa menyelesaikan semua permasalahan ditingkat desa, hal itu sama artinya dengan sudah mendukung proses penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar 43 persen..
Halim Iskandar optimis pada akhir Juli mendatang, proses pemutakhiran data berbasis SDGs Desa akan tuntas.
Berdasarkan data-data itu, jelasnya, kita bisa lebih jeli lagi melihat persoalan da potensi yang ada di desa.
Penulis: Hamidah
