Damar Banten – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) lahir dengan semangat perjuangan, independensi, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kebenaran. HMI tidak sekadar menjadi ruang perkaderan, tetapi juga memiliki tanggung jawab historis sebagai organisasi mahasiswa yang berperan dalam mengawal kehidupan kebangsaan dan keumatan.
Dalam Khittah Perjuangan, arah tersebut telah ditegaskan melalui nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, intelektualitas, dan independensi organisasi.
Namun, pertanyaan yang perlu diajukan hari ini adalah:ke mana arah kompas pergerakan HMI MPO Cabang Serang sebenarnya sedang dibawa?
Penulis melihat adanya persoalan yang patut menjadi bahan refleksi bersama. Arah gerakan HMI MPO Cabang Serang mulai memperlihatkan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Kondisi ini perlu dikritisi, bukan untuk membangun prasangka terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk mengingatkan bahwa independensi merupakan salah satu prinsip mendasar yang harus dijaga oleh organisasi.
Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh membuat organisasi kehilangan keberanian untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Organisasi mahasiswa seharusnya berdiri sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial.
HMI tidak boleh terjebak dalam hubungan yang justru membatasi ruang kritiknya sendiri. Sebab, ketika kedekatan dengan kekuasaan lebih diutamakan daripada keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, organisasi berisiko kehilangan orientasi perjuangannya.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang dekat dengan kekuasaan, tetapi bagaimana kedekatan tersebut memengaruhi sikap, independensi, dan keberanian organisasi dalam merespons persoalan publik.
Oleh karena itu, HMI MPO Cabang Serang perlu melakukan rekonstruksi arah gerakan. Rekonstruksi ini bukan sekadar pergantian strategi atau perubahan pola komunikasi organisasi, melainkan pembenahan cara berpikir dan kesadaran kolektif kader dalam memahami realitas sosial.
Setiap kebijakan pemerintah harus ditempatkan sebagai objek kajian kritis. Kader harus memiliki keberanian untuk mempertanyakan kebijakan, menguji dampaknya, serta menyampaikan kritik berdasarkan argumentasi dan kepentingan masyarakat.
Perkaderan juga tidak boleh berhenti pada pencapaian kompetensi formal semata. Kaderisasi harus mampu melahirkan manusia yang memiliki kesadaran intelektual, kematangan moral, dan keberanian mengambil sikap. Kader HMI tidak seharusnya menerima realitas sosial secara pasif, apalagi membiarkan ketidakadilan berlangsung tanpa respons kritis.
Penulis : Ilyas
