Damar Banten – Pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan Direktur Wilayah Serang Raya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya, Trio Alberto. Ia menilai, perkembangan tersebut harus disikapi secara dewasa dan konstitusional dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok maupun individu.
Dalam pernyataan pers yang disampaikan di Serang, Kamis (12/11/2026), Trio menyebut pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam jabatan publik, melainkan momentum untuk melihat kembali kualitas demokrasi, kelembagaan negara, serta komitmen penyelenggara negara terhadap konstitusi.
Menurutnya, proses pengunduran diri tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi kita. Namun, yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana negara memastikan seluruh prosesnya berjalan berdasarkan konstitusi. Jangan sampai dinamika politik justru menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Trio juga menyoroti informasi mengenai penyampaian surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR akan menindaklanjutinya.
Ia menilai, perkembangan tersebut berlangsung di tengah dinamika politik di DPR yang sebelumnya mengarah pada proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait jabatan Wakil Presiden.
Karena itu, Trio menegaskan bahwa status dan proses pemberhentian Wakil Presiden harus memiliki kepastian hukum serta tidak semata-mata didasarkan pada pemberitaan atau pernyataan politik.
Ia meminta Presiden, MPR, DPR, dan seluruh lembaga terkait menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi.
“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum. Begitu pula lembaga negara, harus memberikan contoh bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan politik sesaat,” tegasnya.
Selain persoalan konstitusional, Trio mengingatkan agar dinamika politik tersebut tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat dinamika politik di tingkat elite. Stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, program pembangunan, serta kepastian ekonomi harus tetap menjadi perhatian utama.
“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, pemberantasan korupsi, serta pemerintahan yang bekerja. Karena itu, transisi pada jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Trio menilai peristiwa tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi sistem demokrasi Indonesia, khususnya terkait proses pencalonan, persyaratan pejabat publik, serta tanggung jawab moral seseorang ketika menerima mandat rakyat.
Menurutnya, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar hasil kompetisi elektoral, melainkan amanah konstitusional yang mengandung tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa.
Seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik, lanjutnya, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus terlihat dari ketaatan terhadap hukum, integritas pejabat publik, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari masyarakat, LBH Indonesia Raya mendorong MPR untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden juga diharapkan dilakukan berdasarkan mekanisme konstitusi dengan mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.
Trio turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai tahapan dan konsekuensi ketatanegaraan dari pengunduran diri tersebut. Hal itu dinilai penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi maupun informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.
Ia berharap momentum tersebut tidak hanya berujung pada pergantian figur, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan dan membangun demokrasi yang lebih sehat.
“Bagi kami, persoalan utamanya bukan siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pergantian figur hanya mengubah orangnya, tetapi tidak memperbaiki sistemnya,” tutupnya.
Editor : Owi
