Damar Banten – Warga Gili Meno, Lombok Utara, menggelar aksi “Meno di Laut” untuk menuntut penyediaan air bersih melalui pembangunan pipa bawah laut dari Pulau Lombok pada Kamis (21/5/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap krisis air bersih yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.
Sekitar 267 kepala keluarga atau lebih dari 1.000 jiwa di Gili Meno mengalami kesulitan mendapatkan air bersih layak. Warga selama ini bergantung pada air hujan yang ditampung secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Koordinator Lapangan Aksi Meno di Laut, Masrun, mengatakan persoalan krisis air bersih di NTB terjadi akibat tata kelola air yang diserahkan kepada korporasi.
“Persoalan NTB yang paling terasa itu krisis air bersih akibat pengelolaan air diserahkan ke korporasi. Sudah lebih dari tiga tahun warga Gili Meno tidak mendapatkan akses air bersih yang layak sebagai hak dasar,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin membebani masyarakat, khususnya perempuan, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Perempuan jadi pihak yang paling berat bebannya untuk memastikan kebutuhan air minum, sanitasi, sampai kebutuhan pangan keluarga tetap terpenuhi,” katanya.
Ancaman el nino dan kerusakan lingkungan
Krisis air bersih di Gili Meno diperkirakan akan semakin parah menyusul peringatan sejumlah lembaga iklim dunia terkait potensi penguatan fenomena El Nino pada 2026–2027. Kondisi tersebut berpotensi memicu musim panas lebih panjang dan kekeringan di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Barat.
Selain persoalan air bersih, warga juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) yang menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
Aktivitas perusahaan tersebut diduga menyebabkan pencemaran laut dan merusak ekosistem terumbu karang di kawasan wisata Gili Indah, termasuk blue coral yang menjadi daya tarik wisata utama.
Investigasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang mencatat kerusakan terumbu karang mencapai panjang 1,6 kilometer dan lebar 200 meter akibat limbah yang dibuang ke laut.
Warga menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Utara lebih memilih pengelolaan air oleh korporasi dibanding mempercepat pembangunan pipa bawah laut yang sebelumnya telah direkomendasikan dalam audiensi DPRD Lombok Utara pada (14/11/2024).
Masrun mengaku kecewa terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai menyerahkan hak dasar masyarakat kepada pihak swasta.
“Kami sangat kecewa karena hak dasar seperti air bersih justru diserahkan ke korporasi. Padahal ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Warga minta solusi permanen
Krisis air bersih juga berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat Gili Meno. Menurunnya aktivitas wisata membuat pendapatan warga ikut tertekan.
Dalam aksi tersebut, warga bersama Aliansi Meno Bersatu yang terdiri dari WALHI NTB, Meno Lestari, dan Wanapala NTB menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara agar segera membangun distribusi air bersih melalui pipa bawah laut.
Mereka menegaskan satu sikap dalam aksi tersebut.
“Kami butuh air bersih melalui pipa bawah laut atau tidak sama sekali,” tegas warga dalam pernyataan aksi.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memastikan hak masyarakat atas air bersih terpenuhi serta menghentikan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan kehidupan dan pariwisata di Gili Meno.
Penulis : Ayu Lestari
