Pemerintah Resmi Berlakukan Pengetatan PPKM Mikro di 43 Daerah Non Jawa-Bali

Damar Banten – Pemerintah resmi melakukan pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa-Bali demi mencegah kenaikan kasus yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pemerintah telah mengungkap kasus aktif di luar Jawa terjadi kenaikan hingga 43 persen dengan kenaikan yang bervariasi.

“Kasus aktif di luar Jawa itu terjadi kenaikan 34 persen dari mulai Aceh sampai Sumatera Utara. Ada kenaikan bervariasi. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah mulai dari Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Maluku, NTT, Papua, Papua Barat yang kenaikannya relatif tinggi,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Rabu (7/7).

Selain itu, kasus aktif secara nasional di luar Jawa-Bali mengalami kenaikan yakni Banten, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengetatan PPKM Mikro pada tanggal 6-20 Juli 2021 di 43 kabupaten/kota.

“Pemerintah telah menegaskan tanggal 6 sampai tanggal 20 Juli dilakukan pengetatan, dalam pengetatan itu dengan asesmen yang ketat, asesmen tingkat 4 telah ditetapkan 43 kabupaten/kota dilakukan pengetatan,” ucap Airlangga.

Adapun rincian 43 kabupaten/kota yang diberlakukan pengetatan tersebut adalah di Sumatera (18 kabupaten/kota), yaitu Kota Banda Aceh (Aceh); Kota Medan dan Kota Sibolga (Sumatera Utara); Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok (Sumatera Barat); Kota Pekanbaru (Riau); Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Natuna (Kepulauan Riau); Kota Jambi (Jambi); Kota Bengkulu (Bengkulu); Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang (Sumatra Selatan); serta Kota Bandar Lampung dan Kota Metro (Lampung).

Di Kalimantan (9 kabupaten/kota) yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang (Kalimantan Barat); Kota Palangkaraya, Lamandau, dan Sukamara (Kalimantan Tengah); Berau, Kota Balikpapan dan Kota Bontang (Kalimantan Timur); serta Bulungan (Kalimantan Utara).

Kemudian di Sulawesi (4 kabupaten/kota) yaitu Kota Palu (Sulawesi Tengah); Kota Kendari (Sulawesi Tenggara); serta Kota Manado dan Tomohon (Sulawsi Utara).

Selanjutnya di Kepulauan Aru dan Kota Ambon (Maluku); Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat); Lembata dan Nagakeo (Nusa Tenggara Timur); Boven Digoel dan Kota Jayapura (Papua); serta Fak Fak, Kota Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama (Papua Barat).

Airlangga meminta kepada kepala daerah di 43 kabupaten/kota untuk menjalankan PPKM Mikro secara ketat dan disiplin dan juga mempersiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan PPKM tersebut. Selain itu, Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan testing dan tracing-Nya.

“Kami meminta kepada para gubernur dan juga bupati, wali kota untuk menjalankan PPKM Mikro secara ketat, dan secara disiplin,” ucap Airlangga.

Penulis : Hamidah

BERITA TERKAIT

Apa pendapat anda tentang berita diatas

- Advertisement -spot_img

PALING SERING DIBACA

- Advertisement -spot_img

Terkini