Damar Banten – Pendidikan merupakan investasi paling panjang bagi sebuah daerah. Melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah (SD, SMP, dan SMA/sederajat). Artinya, tanggung jawab pemerintah bukan sekadar membuat anak masuk sekolah, tetapi memastikan mereka mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA.
Di Kota Serang, salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Program Serang Cerdas. Pemerintah Kota Serang telah menjalankan sejumlah kebijakan, seperti SPMB 2026, sekolah aman dan nyaman, pengembangan prestasi siswa, serta program seragam gratis untuk 20.559 siswa baru SD dan SMP negeri dengan anggaran Rp2,8 miliar.
Namun, sebuah program pemerintah tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan. Dampaknya juga harus dilihat dari data.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kota Serang sudah mencapai 97,69 persen. Ini menunjukkan akses pendidikan dasar relatif baik. Tetapi angkanya turun menjadi 80,23 persen pada SMP/MTs dan hanya 60,46 persen pada SMA/SMK/MA.
Kondisi serupa terlihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai 103,91 persen, SMP/MTs 93,90 persen, sedangkan SMA/SMK/MA 78,40 persen. Angka-angkat itu mencerminkan masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya dari satu jenjang ke janjang lainnya yang lebih tinggi. Persentasenya tergolong cukup besar, dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah Kota Serang meskipun telah menargetkan Angka Patisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun naik dari 79 persen ( Pada 2025) menjadi 80 persen pada 2026.
Kesempatan Melanjutkan Pendidikan
Gambaran tersebut kemudian terlihat dari indikator pendidikan jangka panjang. Data BPS Provinsi Banten 2025 mencatat Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Serang sebesar 12,85 tahun. Angka ini masih berada di bawah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Cilegon dan Kabupaten Tangerang, meski lebih tinggi dibandingkan Pandeglang dan Lebak.
Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Serang mencapai 8,94 tahun. Capaian ini masih di bawah Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Cilegon, tetapi lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak. Secara keseluruhan, indikator pendidikan Kota Serang berada di urutan kelima dari delapan kabupaten/kota di Banten.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Kota Serang bukan hanya soal anak masuk sekolah, tetapi juga bagaimana memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Daya Tampung Masih Menjadi Persoalan
Persoalan akses juga terlihat dari daya tampung. Pada 2026 terdapat 13.652 lulusan SD/MI, sementara SMP negeri hanya mampu menampung 8.556 siswa. Ada selisih sekitar 5.096 siswa. Pelibatan 24 sekolah swasta dalam SPMB menjadi langkah positif untuk memperluas akses, tetapi pemerintah tetap perlu memastikan kualitas sekolah swasta tidak tertinggal.
Begitu pula dengan seragam gratis. Kebijakan ini membantu meringankan beban orang tua, tetapi tentu bukan jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Anak membutuhkan lebih dari sekadar seragam, mereka membutuhkan sekolah yang tersedia, pembelajaran berkualitas, fasilitas yang layak, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga SMA.
Kesejahteraan Guru
Di tengah persoalan akses, ada persoalan lain yang tidak kalah penting yaitu ketersediaan dan kesejahteraan guru.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengungkap masih terdapat kebutuhan sekitar 300 guru pada jenjang SD dan SMP. Sebagai salah satu solusi, Kota Serang mendapat dukungan 14 guru dari Teach First Indonesia untuk membantu sekolah, terutama di wilayah pinggiran. Langkah ini tentu membantu, tetapi jika dibandingkan dengan kebutuhan sekitar 300 guru, solusi tersebut belum menyelesaikan persoalan secara keseluruhan.
Artinya, Serang Cerdas tidak hanya membutuhkan kebijakan agar anak mendapatkan kursi di sekolah. Kursi itu juga harus diisi oleh guru yang cukup, kompeten, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Persoalan kesejahteraan pendidik juga sempat muncul pada guru P3K paruh waktu. Pada April 2026, sekitar 320 guru P3K paruh waktu mengadukan persoalan pembayaran gaji yang belum sepenuhnya diterima. Persoalan tersebut berkaitan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD dan dana BOS.
Sebelumnya, Pemkot Serang menyatakan telah membayar 330 guru P3K paruh waktu dan menambah penghasilan dari APBD sehingga standar upah yang semula Rp400 ribu diarahkan menjadi Rp1 juta.
Dua fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memang telah mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru. Namun, munculnya persoalan pembayaran juga menunjukkan bahwa kepastian kesejahteraan pendidik perlu menjadi perhatian yang lebih sistematis, bukan hanya diselesaikan ketika muncul keluhan.
Sebab, guru merupakan bagian paling penting dalam keberhasilan program pendidikan. Ketika jumlah guru masih kurang dan sebagian pendidik masih menghadapi persoalan kesejahteraan, maka peningkatan mutu pendidikan tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah dan guru.
Penulis : Mardiah
